LONDON

Kelompok hak asasi manusia Amnesty International Inggris mendesak pemerintah Inggris agar tidak membuka kembali izin ekspor senjata ke Israel, dengan menilai langkah tersebut berpotensi menjadi bentuk “penghargaan” di tengah situasi kemanusiaan yang masih memburuk di Jalur Gaza.

Dalam pernyataannya pada Selasa (14/1), Amnesty International UK menyebut sinyal pemerintah Inggris yang membuka kemungkinan mencabut penangguhan izin ekspor senjata ke Israel sebagai hal yang sangat mengkhawatirkan.

“Jangan sampai kita terbuai oleh pembicaraan tentang ‘gencatan senjata’ atau ‘perdamaian’. Kekerasan di Gaza belum berhenti dan pembunuhan masih terus berlangsung,” demikian pernyataan Amnesty International UK. Organisasi tersebut juga menyoroti bahwa blokade yang dinilai ilegal serta sistem apartheid disebut masih berlanjut.

Pernyataan Amnesty muncul menyusul komentar Menteri Bisnis Inggris Peter Kyle dalam wawancara dengan surat kabar The Jewish Chronicle yang dipublikasikan pada Senin. Wawancara tersebut dilakukan di sela Konferensi Tahunan Jewish Labour Movement di London pada Minggu.

Dalam wawancara itu, Kyle menyatakan izin ekspor senjata Inggris ke Israel yang saat ini ditangguhkan dapat “dibuka kembali” setelah tahap kedua kesepakatan gencatan senjata diselesaikan. Ia juga berkomitmen untuk meninjau kembali pembicaraan perdagangan Inggris–Israel serta izin ekspor senjata yang ditangguhkan jika terdapat apa yang ia sebut sebagai “kemajuan menuju perdamaian”.

Pemerintah Inggris pada September 2024 mengumumkan penangguhan 30 dari total 350 izin ekspor senjata ke Israel setelah hasil peninjauan menemukan adanya “risiko yang jelas” bahwa sebagian ekspor tersebut dapat digunakan untuk melakukan atau memfasilitasi pelanggaran serius terhadap hukum humaniter internasional.

Pada Mei tahun lalu, Menteri Luar Negeri Inggris saat itu, David Lammy, juga menangguhkan perundingan dengan Israel terkait perjanjian perdagangan bebas baru.

Amnesty International UK mengingatkan bahwa Inggris tidak pernah sepenuhnya melarang penjualan senjata ke Israel. Organisasi tersebut menyinggung laporan berlanjutnya pengiriman komponen pesawat tempur F-35, yang disebut digunakan dalam operasi militer Israel di Gaza.

Amnesty menilai mengaitkan pencabutan penangguhan izin ekspor senjata dengan kepentingan perdagangan, alih-alih kewajiban berdasarkan hukum internasional dan putusan Mahkamah Internasional, merupakan langkah yang sangat bermasalah dan mencerminkan prioritas pemerintah Inggris.

“Keputusan semacam ini seharusnya didasarkan pada hak asasi manusia dan tanggung jawab hukum, bukan manuver politik. Inggris tidak boleh memberi imbalan kepada Israel di saat pendudukan ilegal dan kebijakan apartheid justru semakin diperdalam,” kata Amnesty International UK.

Sejak Oktober 2023, serangan militer Israel di Jalur Gaza dilaporkan telah menewaskan lebih dari 71.000 orang, sebagian besar perempuan dan anak-anak, serta melukai lebih dari 171.000 lainnya, sehingga wilayah tersebut mengalami kehancuran luas.

Meski gencatan senjata mulai berlaku pada 10 Oktober lalu, Kementerian Kesehatan Gaza mencatat Israel masih melanjutkan serangan yang menewaskan 447 warga Palestina dan melukai 1.246 lainnya.