Pızaro Gozalı Idrus
14 Januari 2020•Update: 14 Januari 2020
JAKARTA
Para pengamat industri Myanmar meminta negaranya bertindak transparan dan bertanggung jawab menyusul meningkatnya investasi China, lansir Myanmar Times pada Senin.
Investasi China secara historis mendominasi lanskap investasi asing di Myanmar. Beberapa proyek adalah inisiatif pemerintah, sementara yang lain dimenangkan melalui tender.
Para pengamat mengatakan Myanmar harus mendiversifikasi mitranya di sektor-sektor strategis seperti listrik untuk pembangunan yang lebih berkelanjutan.
“Terlepas dari masalah keuangan, pemerintah Myanmar harus mempertimbangkan masalah keamanan,” kata Daw Khin Khin Kyaw dari Institut Strategi dan Kebijakan.
Dia mengatakan tender harus dilakukan lebih transparan dan tidak terburu-buru.
Di bawah pemerintahan Aung San Suu Kyi, kedua negara telah bekerja bersama melalui skema Koridor Ekonomi China-Myanmar, dengan proyek pelabuhan Kyaukphyu, pembangunan "Kota Baru" Yangon dan proyek kereta api Muse-Mandalay.
Sementara itu, China Harbour Engineering Co, yang didukung China Communication and Construction Co sebagai penasihat, baru-baru ini memenangkan tender USD100 juta atau sekitar Rp1,4 triliun untuk membangun Jembatan Gote Hteik.
Perusahaan-perusahaan China juga ambil bagian dalam penawaran jalan tol layang sepanjang 20,5 kilometer di Yangon di mana sektor swasta diperkirakan akan berinvestasi hingga USD 400 juta, meskipun pemerintah belum membuat keputusan akhir tentang proyek tersebut.
Di sektor energi, konsorsium VPower Group di Hong Kong, yang memiliki hubungan dekat dengan perusahaan milik China, dan konsorsium lain yang dipimpin perusahaan milik negara China Energy Engineering Corp memenangkan semua lima proyek listrik darurat Myanmar.
Proyek ini diharapkan menghasilkan total 1072 megawatt listrik untuk memenuhi kebutuhan energi Myanmar.
Perusahaan China sekarang bersaing dengan Jepang dan Korea Selatan karena mereka memiliki teknologi, modal, dan bahan baku.
Perusahaan China juga biasanya memenangkan tender melalui harga yang kompetitif.
"Tetapi tim seleksi tender harus kompeten dan harus memiliki mekanisme untuk mencegah suap," kata mantan anggota parlemen Hluttaw U Ye Tun.
Anggota parlemen dan pengamat saat ini juga menekankan investasi China harus dilakukan dengan transparan dan bertanggung jawab.
“Tanggung jawab juga ada pada pemerintah kita. Pemerintah harus sepenuhnya mengungkapkan kontrak dan ketentuan kepada publik. Tetapi sekarang, bahkan anggota parlemen tidak tahu banyak tentang beberapa proyek. Misalnya, kita tidak tahu berapa tahun garansi untuk kendaraan yang dibeli oleh pemerintah kita dari China,” kata anggota parlemen Myanmar U Kyaw Zay Ya.
