NGO Myanmar: 543 orang tewas sejak kudeta militer

JAKARTA

Kelompok masyarakat sipil pengawas tahanan politik di Myanmar menyampaikan warga yang tewas dalam demonstrasi menentang kudeta militer sudah mencapai 543 seorang sejak 1 Februari lalu.

Dalam laporannya Jumat dini hari, Asosiasi Pendamping untuk Tahanan Politik (AAPP) menyampaikan tambahan 7 orang tewas pada Kamis menyusul kekerasan yang terjadi di Myanmar.

“Hingga 1 April, total 2741 orang ditahan sehubungan dengan percobaan kudeta militer pada 1 Februari, di antaranya 38 dijatuhi hukuman,” terang AAPP, NGO mantan tahanan politik Myanmar di pengasingan, dalam pernyataan yang keluarkan di kantornya di Mae Sot, Thailand.

AAPP melaporkan pada Kamis malam, junta militer melakukan penembakan membabi buta hingga salah satu staf bank Korea Selatan "Shinhan Bank" yang berbasis di Yangon tertembak di kepala dan berada dalam kondisi kritis.

Sementara di Kotapraja Gangaw, Wilayah Magway, pasukan junta memblokir kota dan melepaskan tembakan, empat warga sipil tewas dan banyak lainnya terluka. Jumlah pastinya belum dikonfirmasi.

“Pasukan Junta mengancam petugas kesehatan dari klinik dan rumah sakit untuk tidak memberikan perawatan medis kepada orang-orang yang terluka tersebut,” terang AAPP.

Sementara itu, Komite Mewakili Pyidaungsu Hluttaw (CRPH), yang dibentuk oleh anggota parlemen dari Liga Nasional Suu Kyi untuk Demokrasi (NLD), mengumumkan Piagam Demokrasi Federal untuk membentuk Pemerintah Persatuan Nasional kolaboratif pada pekan pertama bulan April untuk mencapai persatuan demokratis federal. ​​​​​​​

CRPH juga mencabut konstitusi 2008 yang memberikan kewenangan besar kepada militer.

“AAPP menyambut baik keluarnya pernyataan ini, yang sangat penting untuk pembentukan serikat federal di masa depan dan akan terus bekerja sama untuk demokrasi dan hak asasi manusia,” kata AAPP

Situasi di Myanmar terus bergejolak setelah militer merebut kekuasaan pada 1 Februari dengan menggulingkan pemerintah terpilih Aung San Suu Kyi.

Menanggapi kudeta tersebut, kelompok sipil di seluruh negeri meluncurkan kampanye pembangkangan dengan demonstrasi massa dan aksi duduk.