Muhammadiyah minta Presiden Jokowi suarakan Rohingya di PBB

Pizaro Gozali

JAKARTA

Pengurus Pusat Muhammadiyah meminta Presiden RI Joko Widodo berbicara lantang di dunia internasional untuk menyuarakan pelanggaran HAM terhadap etnis Rohingya di PBB.

Wakil Sekretaris Majelis Hukum dan HAM Pimpinan Pusat Muhammadiyah, Fuji Abdul Rohman menegaskan persoalan Rohingya harus menjadi perhatian serius bagi Indonesia, ASEAN, dan PBB.

Sebab selama koalisi masyarakat sipil sudah melakukan upaya maksimal dalam mengangkat persoalan HAM di Myanmar.

“Kami berharap Pemerintah Indonesia memiliki komitmen menyelesaikan kasus Rohingya,” kata Fuji dalam pernyataan bersama koalisi masyarakat sipil untuk Rohingya di Jakarta, Kamis.

Fuji menyampaikan temuan Tim Pencari Fakta PBB seharusnya dapat menjadi acuan bagi pemerintah RI untuk lebih aktif di ASEAN.

Yayasan Lembaga Bantuan Hukum Indonesia (YLBHI) menyesalkan sikap pemerintah Indonesia yang menelantarkan para pengungsi Rohingya.

International Advocacy Officer YLBHI Jane Aileen mengatakan banyak para pengungsi Rohingya yang mengadu ke lembaganya untuk mendapatkan bantuan. YLBHI, kata Jane, sempat menampung tiga keluarga Rohingya yang terlantar di Indonesia.

“Pemerintah Indonesia sering berbicara peduli Rohingya, namun kondisi para pengungsi Rohingya di dalam negeri tidak diperhatikan,” ujar Jane.

Jane menyampaikan Indonesia memiliki peran strategis sebagai anggota tidak tetap DK PBB.

Untuk itu, Jane meminta Indonesia memanfaatkan posisi untuk banyak berbicara di PBB.

Rohingya, yang digambarkan oleh PBB sebagai kelompok yang paling teraniaya di dunia, menghadapi ketakutan yang terus meningkat sejak puluhan orang terbunuh dalam kekerasan komunal pada tahun 2012.

PBB mendokumentasikan perkosaan massal, pembunuhan - termasuk bayi dan anak kecil - pemukulan brutal, dan penculikan yang dilakukan oleh personil keamanan.

Dalam laporannya, penyelidik PBB mengatakan bahwa pelanggaran-pelanggaran tersebut merupakan kejahatan terhadap kemanusiaan.