Survei: Pelanggar HAM masa lalu harus diadili

JAKARTA

Sebuah survei menunjukkan 82,2 persen masyarakat Indonesia menganggap pemerintahan Presiden Joko Widodo harus menuntaskan kasus-kasus pelanggaran hak asasi manusia (HAM) masa lalu.

Mayoritas responden yaitu 99,5 persen memandang perlu agar pelaku pelanggar HAM diadili lewat pengadilan nasional maupun internasional.
Survei ini dilakukan oleh Litbang Kompas -lembaga penelitian populer di Indonesia- dan Komisi Nasional (Komnas) HAM terhadap 1.200 responden di 34 provinsi pada 23 September hingga 4 Oktober 2019.

Komisioner Komnas HAM, Choirul Anam mengatakan survei fokus pada lima kasus pelanggaran HAM yang paling banyak dibicarakan publik saat ini.

Kasus pertama, peristiwa 1965 dimana terjadi pembunuhan terhadap orang-orang yang dituduh terkait dengan Partai Komunis Indonesia (PKI) dengan jumlah korban berkisar 500 ribu hingga 3 juta orang.

Kasus kedua adalah penembakan misterius pada 1982-1985 yang menewaskan orang-orang yang dituduh sebagai “preman” atau melakukan kejahatan dengan jumlah korban diperkirakan mencapai 10 ribu orang.

Sementara kasus ketiga, peristiwa penembakan terhadap mahasiswa yang berdemonstrasi dan dikenal sebagai “Peristiwa Trisakti-Semanggi 1998”.

Kasus keempat yaitu penculikan aktivis pro-demokrasi sepanjang 1997-1998 saat Presiden Soeharto masih menjabat. Dari total 24 orang aktivis yang diculik, sembilan orang telah kembali, 14 orang hilang, dan satu orang ditemukan meninggal.

Sedangkan kasus kelima yaitu kasus kerusuhan Mei 1998 yang berawal dari krisis moneter di Asia dan menyebabkan ratusan orang meninggal, puluhan perempuan diperkosa, dan ruko-ruko serta pusat perbelanjaan dijarah.

“Survei ini memotret bahwa ekspektasi masyarakat terhadap penuntasan lewat mekanisme pengadilan masih tinggi,” ujar Anam dalam konferensi pers di Jakarta, Rabu.

Sayangnya, Anam mengatakan ekspektasi masyarakat tidak sejalan dengan upaya penyelesaian yang dilakukan oleh pemerintah sejauh ini.

Presiden Jokowi pada periode pertama pemerintahannya pernah berkomitmen untuk menuntaskan kasus pelanggaran HAM masa lalu, namun memasuki periode kedua pemerintahannya belum satu pun kasus itu masuk ke pengadilan.

Pemerintah saat ini justru berencana membentuk Komisi Kebenaran dan Rekonsiliasi (KKR) untuk menyelesaikan kasus pelanggaran HAM masa lalu lewat mekanisme di luar hukum (non-yudisial).

Anam meminta pembentukan KKR tetap mementingkan hak-hak korban ketimbang pengampunan terhadap pelaku.

Menurut dia, KKR juga semestinya tidak menutup jalan penuntasan lewat pengadilan terhadap individu yang secara kebijakan paling bertanggung jawab atas pelanggaran HAM.

“Jangan menutup pengadilan, dalam doktrin HAM tidak ada pelaku yang paling bertanggung jawab dimaafkan, tetapi tetap diadili,” ujar Anam.

Masih ragu

Meski harapan publik terhadap penuntasan kasus HAM besar, namun sebagian meragukan kemampuan pemerintahan Jokowi.

Dalam kasus penculikan aktivis 1997-1998, sebanyak 65,5 persen responden menilai pemerintah tidak mampu menuntaskan kasus ini.

Sedangkan pada empat kasus lainnya yang diteliti, ada sekitar 40-50 persen responden yang meragukan kemampuan pemerintah.

Anam mengatakan keraguan publik paling besar ada pada kasus penculikan aktivis karena isu ini pernah menjadi komoditas politik dalam Pemilihan Presiden 2014, dimana Jokowi bersaing dengan Prabowo Subianto.

Prabowo diduga terkait dengan kasus penculikan aktivis oleh tim khusus dari Kopassus bernama “Tim Mawar”. Saat itu dia menjabat sebagai Komandan Jenderal Kopassus.

Jokowi yang saat itu menjanjikan penuntasan kasus HAM, justru kini menjadikan Prabowo sebagai Menteri Pertahanan di periode kedua pemerintahannya.

Menurut Anam, situasi itu menjadikan alasan politik sebagai hambatan terbesar dari penuntasan kasus pelanggaran HAM masa lalu.

Survei juga menunjukkan 73,9 persen responden mengatakan alasan menjaga harmonisasi politik menghambat penuntasan kasus HAM, 23,6 persen responden memandang karena presiden tidak mampu, dan 2,5 persen responden memandang ada alasan lain.

“Makanya sekarang tergantung presiden mau tidak menyelesaikan sesuai harapan publik, kalau tidak mau artinya dia tidak mendengarkan suara publik,” tutur dia.