Komnas HAM diminta perbaiki komunikasi dengan pemerintah

Muhammad Latief

JAKARTA

Direktur Eksekutif Amnesty International Indonesia, Usman Hamid, Kamis menyarankan anggota komisioner Komisi Hak Asasi Manusia (Komnas HAM) yang baru terpilih untuk memperbaiki komunikasi politik dengan pemerintah dan anggota dewan.

Komunikasi intensif dengan dua unsur kenegaraan tersebut akan melancarkan kerja-kerja Komnas HAM dalam penuntasan dugaan pelanggaran HAM di Indonesia.

Menurut Usman, selama ini, hampir tidak ada dukungan politik yang konkrit atas upaya pengungkapan dugaan pelanggaran HAM pada Komnas HAM.

Misalnya saat Komnas HAM melakukan upaya penyelidikan terhadap dugaan pelanggaran HAM dalam kasus kekerasan tahun 1965 di bawah pemerintahan Presiden Susilo Bambang Yudhoyono (SBY), hasil temuan Komnas HAM tersebut malah tidak digunakan.

Namun, Komnas HAM juga harus bisa menerima kritik yang menyebutkan bahwa hasil penyelidikan kasus tersebut bukti-buktinya masih kurang. Kritik ini, kata Usman harus diikuti dengan perbaikan kinerja sembari meminta dukungan politik untuk memberikan akses untuk dokumen militer dan intelejen yang berhubungan dengan kasus tersebut.

Sebelumnya, Komisi III DPR setelah melalui serangkaian uji kepatutan dan kelayakan akhirnya memilih tujuh orang sebagai komisioner Komnas HAM. Mereka adalah Mohammad Choirul Anam, Beka Ulung Hapsara, Ahmad Taufan Damanik, Munafrizal Manan, Sandrayati Moniaga, Hairansyah dan Amiruddin Al Rahab.

Beka Ulung Hapsara saat dihubungi Anadolu Agency mengatakan, pihaknya menyadari bahwa dukungan politik sangat penting bagi penuntasan kasus pelanggaran HAM.

Meski demikian, Komnas HAM hanya mempunyai fungsi evaluasi dan rekomendasi pada pemerintah, maka agar kedua produknya dilaksanakan perlu komunikasi politik yang intensif.

"(Komunikasinya) bisa formal maupun informal. Sepanjang tidak ada yang transaksional dan merugikan korban," kata Beka.