03 Agustus 2017•Update: 03 Agustus 2017
Muhammad Latief
JAKARTA
Koalisi Selamatkan Komisi Nasional Hak Asasi Manusia (Komnas HAM) meminta Dewan Perwakilan Rakyat (DPR) memperhatikan Universal Declaration of Human Rights (Deklarasi HAM) dan Paris Principles (Prinsip Paris) sebagai bahan rujukan untuk melakukan uji kelayakan terhadap 14 nama calon komisioner Komnas HAM, Kamis di Jakarta.
Juru bicara Koalisi, Feri Kusuma, mengatakan parlemen kini memegang peranan penting untuk menentukan 7 orang anggota komisioner Komnas HAM. Para wakil rakyat telah menerima 14 nama yang lolos seleksi tahap wawancara terbuka dan segera menggelar fit and proper test (uji kepatutan dan kelayakan).
“Jangan sampai terjadi lagi pemaknaan yang keliru atas The Paris Principles terkait dengan keberagaman unsur anggota Komnas HAM,” jelas dia.
Acapkali anggota Komnas HAM diberikan kepada representasi organisasi massa berbasis agama, politik aliran tertentu, dan tokoh dari wilayah tertentu. Padahal, kriteria sosok terbaik untuk Komnas HAM ada pada Pasal 84 UU No 39/1999 tentang HAM.
“Harus memiliki pemahaman dan kemampuan mendalam terkait HAM. Perlu pula dipikirkan keahlian spesifik yang tidak harus sama untuk setiap anggota,” ujarnya.
Sebelumnya, pada Rabu (2/8) Panitia Seleksi Komnasham mengumumkan 14 orang calon yang lolos tahap wawancara. Mereka adalah Ahmad Taufan Damanik (Mantan Komisioner ACWC); Amiruddin (Pegiat LSM); Antonio Pradjasto (Pegiat LSM); Arimbi Heroepoetri (Mantan Komisioner Komnas Perempuan); Beka Ulung Hapsara (Pegiat LSM); Bunyan Saptomo (Birokrat); Hairansyah (Akademisi); Judhariksawan (Akademisi); Mohammad Choirul Anam (Advokat); Munafrizal Manan (Akademisi); Roichatul Aswidah (Petahana Komnas HAM); Sandrayati Moniaga (Petahana Komnas HAM); Sondang Frishka Simanjuntak (Badan Pekerja Komnas Perempuan); Sri Lestari Wahyuningroem (Aktivis HAM).
Parlemen, menurut Feri, harus memilki indicator yang jelas dan dapat dipertanggunjawabkan untuk menilai sosok terbaik untuk menjadi komisioner Komnasham. Karena “tantangan penegakan HAM makin kompleks, baik dari sisi bentuk pelanggaran, aktor pelanggaran maupun kebijakan pemerintah yang bertentangan dengan nilai dan prinsip HAM."
