Moeldoko: Indonesia tidak ikut campur masalah Uighur
Kepala Staf Kepresidenan Moeldoko mengatakan berdasarkan prinsip hubungan internasional, setiap negara tidak bisa ikut campur dalam urusan negara lain
Kepala Staf Kepresidenan Moeldoko. (Foto file-Anadolu Agency)
Jakarta Raya
JAKARTA
Pemerintah Indonesia menegaskan kembali tidak akan ikut campur mengenai permasalahan dugaan pelanggaran HAM terhadap Muslim Uighur di China.
Kepala Staf Kepresidenan Moeldoko mengatakan berdasarkan prinsip hubungan internasional setiap negara tidak bisa ikut campur dalam urusan negara lain.
Menurut dia, China memiliki kedaulatan untuk mengatur warga negaranya sendiri.
"Jadi Pemerintah RI tidak ikut campur dalam urusan negara China mengatur dalam negeri," ujar Moeldoko, di Kantornya pada Senin.
Sebelumnya, komunitas muslim Uighur berjumlah sekitar 10 juta jiwa dan tinggal di wilayah otonomi khusus Xinjiang. Sejak lama, kawasan ini mengalami diskriminasi budaya, agama dan ekonomi.
Menurut Perserikatan Bangsa Bangsa (PBB), hampir 1 juta orang Uighur dipenjara dalam jaringan yang disebut oleh China sebagai "kamp pendidikan ulang politik".
September lalu, Human Rights Watch menuduh pemerintah China melakukan "pelanggaran hak asasi manusia sistematis" terhadap Muslim Uighur di Xinjiang
