Pizaro Gozali İdrus
29 Januari 2018•Update: 30 Januari 2018
Pizaro Idrus
JAKARTA
Wahid Foundation menjelaskan potensi radikalisme masyarakat Indonesia terus menurun.
Berdasarkan survei yang dilakukan Wahid Foundation, rata-rata potensi radikalisme di tahun 2017 menurun dibandingkan tahun 2016.
“Potensi radikalisme tahun 2017 sebesar 13.4 persen, sedangkan tahun 2016 sebesar 15.1 persen,” jelas Direktur Eksekutif Wahid Foundation Yenny Wahid di Jakarta, Senin.
Survei dilakukan pada 6-27 Oktober 2017 di 34 provinsi di Indonesia dengan jumlah 1500 responden, yang terdiri dari 50 persen perempuan dan 50 persen laki-laki.
Survei yang menggandeng Lingkaran Survei Indonesia (LSI) ini dilakukan dengan teknik multi-stage random sampling dengan margin of error +- 2.6 persen.
Menurut Wahid Foundation, indikator radikalisme di antaranya ikut melakukan sweeping yang bertentangan dengan syariat, demontsrasi kelompok yang dinilai menodai kesucian Islam, meyakinkan orang lain agar ikut memperjuangkan syariat Islam, menyumbang materi untuk organisasi atau kelompok yang memperjuangkan syariat, dan melakukan penyerangan terhadap rumah ibadah pemeluk lain.
“Tindakan radikal paling banyak adalah menyumbang materi dan meyakinkan orang lain untuk memperjuangkan syariat,” ujar Yenny.
Menurut survei, jumlah perempuan yang pernah bersedia menjadi radikal jauh lebih sedikit dalam demonstrasi, sweeping, protes, dan penyerangan rumah ibadah, yakni sebesar 2.3 persen.
Sedangkan laki-laki yang bersedia menjadi radikal mencapai 5.2 persen.
“Pemerintah pusat perlu terus meningkatkan kepuasan publik atas kondisi keamanan, penegakan hukum, dan ekonomi nasional,” Yenny menyarankan.
Sekjen Majelis Ulama Indonesia (MUI) Anwar Abbas mengatakan penelitian mengenai radikalisme perlu melihat akar persoalan sebelum melihat reaksi umat Islam.
“Dalam kasus rumah ibadah, yang diprotes umat Islam adalah pemalsuan KTP bukan pendirian rumah ibadah,” jelas Anwar.
Anwar juga mengharapkan para pejabat publik menghindari ucapan dan tindakan yang berpotensi menodai ajaran Islam.
“Umat Islam melakukan demonstrasi sebagai reaksi. Tidak akan ada demo selama tidak ada penodaan agama,” terang pria yang juga menjadi Bendahara Umum Pengurus Pusat Muhammadiyah ini.
Anwar lalu mencontohkan kasus demonstrasi warga Palestina terhadap Israel yang dinilai menodai Masjid Al Aqsha.
“Warga Palestina demo untuk mengembalikan hak warga atas status Al Aqsha. Tapi Israel menuduh umat muslim radikal,” jelas Anwar.
