Hayati Nupus
24 Januari 2019•Update: 25 Januari 2019
Hayati Nupus
JAKARTA
Komisi Pengawas Haji Indonesia (KPHI) mengungkapkan perlu ada kerja sama G to G antara pemerintah Indonesia dengan Arab Saudi terkait pelaksanaan biometrik dan fast track jemaah haji.
Persoalannya, ujar Ketua KPHI Samidin Nashir, Arab Saudi mempercayakan pengelolaan data biometrik dan fast track jemaah haji itu kepada perusahaan swasta.
“Ketika itu dilakukan swasta, bagaimana dengan keamanan warga negara, ini perlu dievaluasi, bahkan ditunda sampai jelas betul,” ujar Samidin, Kamis, di Jakarta.
Jika ada peningkatan kerja sama G to G dalam pelaksanaan biometrik itu, lanjut Samidin, maka resiko keamanan bisa berkurang.
Selain itu, ujar Komisioner KPHI Agus Priyanto, tes biometrik itu berbayar, sebesar USD7.
Dalam pelaksanaannya, kata Agus, pihaknya masih menemukan sejumlah kendala, seperti ketersediaan peralatan dan pegawai.
Apalagi, ujar Agus, belum semua provinsi di Indonesia memiliki peralatan biometrik.
Banyak jemaah haji, menurut Agus, yang harus terbang ke wilayah lain yang memiliki peralatan biometrik.
Agus menuturkan jika pelaksanaan biometrik baru digelar mulai tahun lalu.
Itupun baru dilaksanakan pada sebagian jemaah haji karena beragam kendala, lanjut Agus.
Rencana awal, imbuh Agus, tahun ini tes itu akan dilaksanakan pada seluruh jemaah haji.
Agus menekankan pemerintah dan pemerintah Arab Saudi perlu duduk bersama untuk menyusun bagaimana mekanisme terbaik tes biometrik itu, ketersediaan peralatan di semua titik yang bisa dijangkau jemaah dan jaminan keamanan data.
Tahun ini, pemerintah akan memberangkatkan 221.000 calon jemaah haji, jumlah yang sama dengan tahun lalu.
Jumlah ini naik ketimbang tahun 2016 yang hanya 168.000.
