Iqbal Musyaffa
JAKARTA
Utang luar negeri Indonesia hingga akhir triwulan II tahun ini mencapai USD391,8 miliar atau sekitar Rp5.581,19 triliun.
Direktur Eksekutif Departemen Komunikasi Bank Indonesia Onny Widjanarko mengatakan kondisi utang luar negeri tersebut masih terkendali dengan struktur yang sehat.
Menurut dia, utang luar negeri Indonesia terdiri dari utang pemerintah dan bank sentral sebesar USD195,5 miliar serta utang swasta (termasuk BUMN) sebesar USD196,3 miliar.
Onny menjelaskan utang luar negeri Indonesia tumbuh 10,1 persen (yoy), lebih tinggi dibandingkan dengan pertumbuhan pada triwulan sebelumnya sebesar 8,1 persen (yoy).
Pertumbuhan tersebut terutama dipengaruhi oleh transaksi penarikan neto utang luar negeri dan penguatan nilai tukar rupiah terhadap dolar AS sehingga utang dalam rupiah tercatat lebih tinggi dalam denominasi dolar AS.
“Peningkatan pertumbuhan utang luar negeri terutama didorong oleh utang luar negeri pemerintah, di tengah perlambatan utang luar negeri swasta,” imbuh Onny dalam keterangan resmi, Kamis.
Dia menambahkan pertumbuhan utang luar negeri pemerintah yang meningkat sejalan dengan persepsi positif investor asing terhadap kondisi perekonomian Indonesia.
Posisi utang luar negeri pemerintah pada akhir triwulan II 2019 tercatat sebesar USD192,5 miliar atau tumbuh 9,1 persen (yoy), meningkat dibandingkan dengan pertumbuhan pada triwulan sebelumnya sebesar 3,6 persen (yoy).
Onny menguraikan kepercayaan investor terhadap perekonomian Indonesia yang semakin meningkat, seiring dengan kenaikan peringkat utang Indonesia oleh Standard & Poor’s pada akhir Mei 2019 sehingga mendorong pembelian neto Surat Berharga Negara (SBN) domestik dan global oleh nonresiden pada triwulan II 2019.
“Pengelolaan utang luar negeri pemerintah diprioritaskan untuk membiayai pembangunan, dengan porsi terbesar pada beberapa sektor produktif yang dapat mendukung pertumbuhan ekonomi dan peningkatan kesejahteraan masyarakat,” jabar Onny.
Sektor-sektor produktif tersebut antara lain sektor jasa kesehatan dan kegiatan sosial sebesar 18,9 persen dari total utang luar negeri pemerintah, sektor konstruksi sebesar 16,4 persen, sektor jasa pendidikan 15,9 persen, sektor administrasi pemerintah, pertahanan, dan jaminan sosial wajib 15,2 persen, serta sektor jasa keuangan dan asuransi 14,0 persen.
Sementara itu, utang luar negeri swasta tumbuh melambat dengan posisi pada akhir triwulan II 2019 tumbuh 11,4 persen (yoy), melambat dibandingkan dengan pertumbuhan triwulan sebelumnya sebesar 13,3 persen (yoy).
“Perlambatan utang luar negeri swasta terutama disebabkan oleh meningkatnya pembayaran pinjaman oleh korporasi,” lanjut Onny.
Secara sektoral, utang luar negeri swasta didominasi oleh sektor jasa keuangan dan asuransi, sektor industri pengolahan, sektor pengadaan listrik, gas, uap/air panas dan udara (LGA), serta sektor pertambangan dan penggalian.
“Pangsa utang luar negeri di keempat sektor tersebut terhadap total utang luar negeri swasta mencapai 76,9 persen.” Imbuh dia.
Secara umum, dia menekankan bahwa struktur utang luar negeru Indonesia tetap sehat.
Kondisi tersebut tercermin antara lain dari rasio utang luar negeri Indonesia terhadap Produk Domestik Bruto (PDB) pada akhir triwulan II 2019 sebesar 36,8 persen, membaik dibandingkan dengan rasio pada triwulan sebelumnya.
Selain itu, struktur utang luar negeri Indonesia tetap didominasi oleh utang luar negeri berjangka panjang dengan pangsa 87,0 persen dari total utang luar negeri.
Dalam rangka menjaga struktur utang luar negeri tetap sehat, Bank Indonesia dan pemerintah terus meningkatkan koordinasi dalam memantau perkembangan utang, didukung dengan penerapan prinsip kehati-hatian dalam pengelolaannya.
“Peran utang luar negeri juga akan terus dioptimalkan dalam menyokong pembiayaan pembangunan, dengan meminimalisasi risiko yang dapat memengaruhi stabilitas perekonomian,” pungkas Onny.
