Muhammad Nazarudin Latief
JAKARTA
Pemerintah menggalang dukungan importir di Amerika Serikat (AS) untuk mengamankan akses pasar ke negara tersebut menyusul rencana review (peninjauan ulang) fasilitas Generalized System of Preferences (GSP) yang selama ini dinikmati Indonesia dan kenaikan tarif impor besi, baja dan aluminium hingga 10-25 persen.
Menteri Perdagangan Enggartiasto Lukita mengatakan kedua kebijakan Presiden Donald Trump tersebut tidak hanya merugikan eksportir Indonesia, namun juga importir di Amerika Serikat (AS) karena membuat biaya produksi meningkat dan mengganggu pasokan bahan baku.
GSP sendiri merupakan fasilitas pembebasan tarif bea masuk (nol persen) terhadap impor barang-barang tertentu dari negara-negara berkembang. Indonesia merupakan salah satu negara penerima fasilitas tersebut.
“Daya saing perusahaan asal AS juga bisa terganggu dengan kebijakan ini,” ujar Menteri Enggar dalam siaran persnya, Selasa.
Menteri Enggar saat ini berada di AS dalam misi dagang dan peningkatan kerja sama dengan pengusaha serta pemerintah negara tersebut. Indonesia mengajak importir berbagai komoditas dari Indonesia untuk mencari solusi atas masalah tersebut.
Menurut Menteri Enggar, importir AS juga khawatir rencana review GSP dan kenaikan tarif impor produk besi dan aluminium. Kebijakan ini membuat produk baja impor tidak kompetitif serta menahan laju pertumbuhan industri.
Khusus untuk produk Indonesia, para pengusaha AS mengakui bahwa produk tersebut tidak diproduksi di AS. Karena itulah, produk dari Indonesia tidak menjadi ancaman atau kompetitor yang secara langsung mengancam industri dalam negeri AS.
“Produk kita malah bisa berperan komplementer di pasar AS. Selama ini, baja dan aluminium Indonesia yang telah menjadi bagian dalam sistem manajemen pasokan di AS,” ujar Menteri Enggar.
Ekspor produk besi baja Indonesia ke AS pada 2017 tercatat sebesar USD 112,7 juta, jumlah ini kecil atau hanya 0,3 persen pangsa pasar AS. Sementara ekspor aluminium 2017 ke AS tercatat sebesar USD 212 juta dan pangsa pasar yang masih kecil sekitar 1,2 persen.
Bagi Indonesia, nilai ekspor tersebut cukup besar, mampu berkontribusi terhadap 50 persen ekspor aluminium Indonesia ke dunia.
Menurut Menteri Enggar, para importir sendiri mengatakan bahwa industri kelas menengah AS membutuhkan skema GSP untuk menunjang bisnis mereka. Tanpa skema GSP, harga produk impor akan naik dan menyebabkan daya saing serta pasokan bahan baku industri di AS terganggu.
Indonesia sebenarnya menikmati GSP dalam jumlah yang tidak terlalu besar. Pada 2017, produk Indonesia yang menggunakan skema GSP bernilai USD1,9 miliar.
Angka ini masih jauh di bawah negara-negara penerima GSP lainnya seperti India sebesar USD 5,6 miliar; Thailand USD 4,2 miliar; dan Brasil USD 2,5 miliar.
Produk-produk Indonesia yang diekspor ke AS dan masuk ke dalam komoditas penerima GSP antara lain ban karet, perlengkapan kabel kendaraan, emas, asam lemak, perhiasan logam, aluminium, sarung tangan, alat-alat musik, pengeras suara, papan ketik, dan baterai.
Strategi lain untuk mempertahankan GSP adalah tawaran untuk mempermudah impor sejumlah komoditas agrikultur dari AS. Kemudahan impor ini akan diberlakukan pada paling tidak ada 30 barang dan jasa asal negara tersebut, seperti gandum, kurma, apel, anggur, susu, dan lemon.
Impor produk agrikultur dari AS mencapai USD2,9 miliar pada 2015, kemudian naik pada 2016 menjadi USD 2,75 miliar dan tahun lalu kembali menyentuh US$2,95 miliar. Pada Januari—Mei 2018, nilai impor produk agrikultur AS sudah mencapai US$1,32 miliar.
Harus hati-hati
Guru Besar Institut Pertanian Bogor (IPB) Dwi Andreas mengatakan, pelonggaran impor agrikultur harus dilakukan dengan hati-hati. Dalam empat tahun belakangan, impor bahan pangan membuat defisit perdagangan sangat besar. Pada 2017 misalnya, impor pangan sudah mencapai USD10,8 miliar.
“Impor pangan selalu berdampak pada petani kecil. Terutama untuk komoditas yang bisa diproduksi di dalam negeri,”ujar Andreas pada Anadolu Agency.
Produk impor yang akan dimudahkan, menurut Andreas harus dikaji dengan serius. Pemerintah harus melihat secara mendalam dampak ikutannya pada petani kecil dan cita-cita swasembada pangan.
Andreas mencontohkan, pada akhir dekade 90-an, Indonesia hampir mencapai swasembada kedelai. Namun karena membuka kran impor dari AS yang dihasilkan dari pertanian yang modern dan efisien, produk Indonesia kalah bersaing. Saat ini, hampir 90 persen kebutuhan kedelai dalam negeri dipenuhi dari impor.
Demikian juga dengan bawang putih yang hampir mencapai swasembada namun gagal karena membuka kran impor dari Tiongkok yang lebih murah.
“Perlu ditetapkan produk mana yang diimpor dengan hati-hari. Apa yang produk sensitif bagi Indonesia.”
Pengamat pertanian dari Universitas Jenderal Soedirman (Unsoed) Totok Agung mengatakan pemerintah harus mewaspadai impor paling tidak pada tiga produk yaitu padi, jagung dan kedelai.
Impor ketiga produk ini harus berhati-hati karena memasukan produk dari negara lain yang lebih modern dan efisien akan menghancurkan pertanian dalam negeri.
“Kalau produk mereka lebih bagus, lebih murah dan efisien maka jika masuk ke Indonesia akan rusak, produsen kecil hancur,” ujar dia.
