Muhammad Latief

JAKARTA 

Thailand dan Indonesia berisiko kehilangan status perdagangan khusus yang diberikan Amerika Serikat (AS) pada negara-negara ekonomi berkembang, ujar Maybank Kim Eng Research.

Thailand adalah penerima manfaat terbesar kedua dari program berusia puluhan tahun, yang dikenal sebagai Generalized System of Preferences (GSP).

Sementara Indonesia adalah negara terbesar keempat, ujar analis Maybank yang dipimpin oleh Kepala Ekonom Suhaimi Ilias, seperti dilansir oleh Free Malaysiatoday.

AS baru-baru ini mencabut fasilitas ini dari India dan Turki.

Status Thailand ditinjau terkait dengan daging babi dan pekerja asal AS, sementara Indonesia ditinjau karena isu hak kekayaan intelektual dan hambatan perdagangan serta investasi.

Ekspor utama Thailand dalam skema GSP seperti AC, sarung tangan karet, makanan olahan, minuman non-alkohol, sepeda motor, lensa baca. Sedangkan Indonesia adalah produk ban karet, perhiasan dan bahan kimia.

Maybank melihat AS menggunakan ancaman penghapusan fasilitas GSP ini untuk memperkuat posisi mereka dalam perang dagang AS-China.

"Vietnam, misalnya, tampaknya menjadi semakin berhati-hati dalam berurusan dengan perdagangan dan investasi China, mengingat meningkatnya pengawasan AS karena takut dianggap sebagai pintu belakang," kata Maybank.

Nilai perdagangan Thailand dengan AS mencapai USD48,3 miliar tahun lalu, sementara untuk Indonesia USD31,1 miliar.

Indonesia sendiri sudah beberapa kali melobi pemerintah AS agar tidak mencabut fasilitas tersebut.

GSP adalah fasilitas dengan sistem preferensi umum yang diberikan AS untuk produk-produk tertentu dari negara berkembang. Bentuknya penurunan ataupun pembebasan bea masuk yang ditujukan untuk membantu pembangunan di negara-negara penerima fasilitas tersebut.

Salah satu upaya Indonesia untuk mempertahankan fasilitas ini adalah komitmen memperbesar pembelian bahan baku dan barang modal produksi AS yang tidak diproduksi di dalam negeri.