China dan Indonesia bertekad terus dukung keanggotaan Palestina di PBB

ANKARA

Menjelang pemungutan suara di Dewan Keamanan PBB, China dan Indonesia pada Kamis menyampaikan dukungan mereka yang kuat bagi Palestina untuk menjadi anggota PBB.

“Baik China dan Indonesia akan sepenuhnya mendukung keanggotaan penuh Palestina di PBB,” kata Menteri Luar Negeri Indonesia Retno Marsudi kepada wartawan setelah pertemuannya di Jakarta dengan sejawatnya dari China Wang Yi, lapor harian Jakarta Globe.

Wang juga mendesak AS, sekutu utama Israel, untuk “mengesampingkan egonya, dan mendengarkan dengan cermat apa yang dikatakan komunitas internasional.”

“Saya yakin pejabat pemerintah Amerika harus mempelajari sebuah pengetahuan dasar,” tambah dia.

Pada akhir bulan Maret, AS abstain dalam pemungutan suara, sehingga Dewan Keamanan PBB dapat mengeluarkan resolusi 2728, yang menyerukan gencatan senjata segera selama sisa bulan suci Ramadhan.

Namun, resolusi tersebut tidak dapat menghentikan Israel dari gencarnya melakukan pemboman terhadap rumah sakit dan bangunan sipil lainnya di wilayah kantong yang terkepung itu.

“AS menyebut resolusi tersebut 'tidak mengikat', dan dunia sangat terkejut dengan apa yang dikatakan AS. Hal ini menunjukkan bahwa bagi AS, hukum internasional hanyalah alat yang mereka gunakan sesuai keinginan mereka.”

“Piagam PBB telah menyatakan bahwa resolusi dewan keamanan mengikat semua anggota PBB,” kata Wang.

Dewan Keamanan PBB telah melakukan pemungutan suara pada Kamis terkait rancangan resolusi bagi Palestina untuk menjadi anggota penuh PBB.

AS menveto rancangan resolusi tersebut, sehingga Palestina tidak bisa melanjutkan proses untuk mendapatkan keanggotaan penuh di PBB.

Resolusi tersebut membutuhkan sembilan suara setuju untuk disahkan dengan syarat tidak ada satupun dari lima anggota tetap – AS, Inggris, Perancis, Rusia dan China – yang memberikan suara menentang.

Setelah Palestina mendapat rekomendasi DK PBB, maka Palestina memerlukan dua pertiga suara mayoritas dari 193 anggota Majelis Umum PBB sebelum bisa menjadi anggota penuh PBB.