Dua tahun lagi, Indonesia terancam kekurangan pasokan listrik

Muhammad Latief

JAKARTA

Dalam dua tahun ke depan, pemerintah Indonesia diperkirakan akan menghadapi kesulitan dalam menyediakan energi listrik konsumsi rumah tangga maupun industri, khusunya untuk wilayah luar Jawa, demikian dikatakan Direktur Eksekutif Institute for Essenstial Servicer Reform (IESR) Fabby Tumiwa, Selasa. Ini terjadi jika pemerintah tidak menggenjot pembangunan pembangkit-pembangkit baru dalam waktu cepat.

“Target kapasitas pembangkit pada 2019 ini 86,6 gigawatts, sekarang sudah ada 59 gigawatts kurang sekitar 27 gigawatts. Agak berat untuk ditambah 27 gigawatts pada 2019,” ujarnya dalam diskusi yang digelar oleh Publish What You pay “Menakar kinerja Kementerian Energi dan Sumber Daya Mineral” di Jakarta.

Menurut Fabby, program penyediaan tenaga listrik 35.000 megawatt yang dicanangkan oleh Presiden Jokowi baru akan bertambah sekitar 18.000-19.000 megawatts pada 2019-2020. “Karena itu, dari sisi target dalam kapasitas pembangkit listrik tidak akan tercapai,” jelas dia.

Pertumbuhan listrik dalam 3 tahun terakhir, kata Fabby tidak sebesar yang diperkirakan. Tahun lalu hanya tumbuh 2 persen padahal direncanakan 8-9 persen per tahun. Pada sementer I/2017 juga tumbuh hanya 2 persen, demikian juga pada 2015.

Karena itu, ada kekhawatiran pada 2018-2019 akan terjadi shortage, yaitu adanya tambahan biaya yang dikeluarkan pemerintah karena stok listik tidak ada. ”Pertambahan pembangkit listrik baru itu tahun lalu di bawah 3.000 megawatt,” ucap dia.

Agar aman, pemerintah harus menjamin akan ada tambahan 4-4,5 gigawatts per tahun. Namun harus diingat, pemerintah pada 2015-2016 hanya bisa menyediakan tambahan 3 gigawatt. Diperkirakan, “tahun 2017 ini mungkin juga tidak akan lebih dari 3 gigawatt,” terang dia.

Pasokan pembangkit, menurut Fabby mungkin agak banyak masuk pada akhir 2019-2020. Ini berasal dari pembangkit yang sekarang ini sudah mulai proses pembangunan. “Dengan langkah bisa, kemungkinan krisis (listrik) ada, tapi jika ada upaya pembangkit yang ada, diharapkan krisis tidak terjadi.”

Secara umum kata Fabby, rasio elektrifikasi sudah berjalan sesuai rencana. Dari laporan Kementerian ESDM, sejauh ini sudah mencapai 92,8 persen dari target rencana strategis 96,6 persen. Dengan kecepatan ini, target tersebut bisa saja tercapai pada 2019.

Menurut Fabby, pemerintah sudah pada jalur yang benar melakukan percepatan pemenuhan rasio elektrifikasi dengan menyentuh desa-desa yang sebelumnya tidak sempat teraliri lisrik. ”Jadi kalau dari rasio elektirfikasi, penyambungan tumah tangga tak berlistrik dari 8-9 juta (2014) sekarang tinggal 2,5 juta yang belum berlistrik. Kalau dilakukan dengan kecepatan yang sama maka bisa tercapai.”

Kepala Biro Perencanaan Kementerian ESDM Agus Cahyono Adi dalam laporan kinerjanya mengatakan, untuk pemerintah telah mengeluarkan Peraturan Menteri (Permen) No 38/2017 yang memberi kesempatan pada pengembang untuk mengembangkan listrik secara mandiri dan menjualnya kepada dengan harga kompetitif.

“Rasio elektifikasi pada RPJMN itu sudah tercapai pada semester I/2017 ini. Ini sinergi dari BUMN dan swasta untuk mengoptimalkan listrik. Kita mengoptimalkan sumber daya setempat dan mendukung sustainable energy,” ujarnya.