Melike Pala
23 Mei 2026•Update: 23 Mei 2026
Prancis melarang Menteri Keamanan Nasional Israel Itamar Ben-Gvir memasuki wilayahnya menyusul perlakuan terhadap para aktivis Armada Global Sumud yang menuju Gaza.
Menteri Luar Negeri Prancis Jean-Noel Barrot mengatakan keputusan itu diambil setelah insiden yang melibatkan warga Prancis dan warga Eropa di atas armada bantuan tersebut.
“Prancis tidak dapat mentoleransi warga negaranya diancam, diintimidasi, atau diperlakukan secara brutal,” kata Barrot pada Sabtu.
Ia menegaskan tindakan tersebut terlebih lagi dilakukan oleh seorang menteri aktif dalam pemerintahan Israel.
Barrot menyebut tindakan Ben-Gvir telah dikecam oleh banyak tokoh politik dan pejabat pemerintah Israel sendiri.
“Tindakan ini menambah daftar panjang pernyataan dan aksi mengejutkan yang memicu kebencian dan kekerasan terhadap rakyat Palestina,” tulis Barrot di platform media sosial X.
Ia juga mendesak Uni Eropa menjatuhkan sanksi terhadap Ben-Gvir, seraya menyebut dirinya sejalan dengan sikap Menteri Luar Negeri Italia Antonio Tajani.
Langkah Prancis diambil setelah beredar rekaman yang memperlihatkan Ben-Gvir berjalan di antara para aktivis yang ditahan dalam posisi berlutut dan tangan terikat di belakang.
Dalam video tersebut, Ben-Gvir tampak mengibarkan bendera Israel dan mengejek para tahanan.
Ben-Gvir merupakan salah satu mitra utama koalisi pemerintahan Perdana Menteri Israel Benjamin Netanyahu.
Sebelumnya, Menteri Luar Negeri Italia Antonio Tajani meminta Kepala Kebijakan Luar Negeri Uni Eropa Kaja Kallas memasukkan usulan sanksi terhadap Ben-Gvir dalam agenda pertemuan menteri luar negeri Uni Eropa berikutnya.
Perdana Menteri Irlandia Micheal Martin juga mengirim surat kepada Presiden Dewan Eropa Antonio Costa untuk meminta pembahasan resmi mengenai perlakuan Israel terhadap warga Uni Eropa di atas armada tersebut dalam pertemuan puncak Uni Eropa mendatang.
Armada Global Sumud yang membawa 428 orang dari 44 negara berangkat dari Marmaris, Turkiye, pada Kamis dalam upaya menembus blokade Israel terhadap Jalur Gaza yang telah berlangsung sejak 2007.