ISTANBUL

China memperingatkan bahwa potensi penggunaan kecerdasan buatan atau artificial intelligence (AI) oleh militer Amerika Serikat untuk memengaruhi keputusan perang dapat melemahkan batasan etika dan akuntabilitas dalam konflik bersenjata.

Juru bicara Kementerian Pertahanan China Jiang Bin menyampaikan peringatan tersebut pada Rabu (11/3) menanggapi laporan bahwa Departemen Pertahanan Amerika Serikat meminta perusahaan teknologi domestik memberikan akses tanpa batas kepada militer terhadap teknologi AI.

Menurut laporan yang dikutip Global Times, militer Amerika Serikat telah menggunakan teknologi AI secara luas dalam sejumlah operasi militer, termasuk dalam operasi terhadap Venezuela dan Iran.

Menanggapi laporan itu, Jiang mengatakan China menentang upaya memanfaatkan keunggulan dalam AI dan teknologi baru lainnya untuk mengejar dominasi militer absolut atau merusak kedaulatan serta keamanan teritorial negara lain.

Ia juga memperingatkan bahwa penggunaan AI dalam konflik bersenjata dapat menimbulkan risiko serius jika teknologi tersebut terlalu besar pengaruhnya terhadap keputusan militer.

“Menggunakan AI sebagai alat untuk melanggar kedaulatan negara lain, membiarkan AI secara berlebihan memengaruhi keputusan perang, serta memberikan algoritma kekuasaan menentukan hidup dan mati tidak hanya melemahkan batasan etika dan akuntabilitas dalam perang, tetapi juga berisiko menimbulkan perkembangan teknologi yang tak terkendali,” kata Jiang.

Jiang bahkan mengingatkan kemungkinan skenario distopia seperti yang digambarkan dalam film fiksi ilmiah The Terminator dapat terjadi jika penggunaan AI dalam militer tidak diatur secara ketat.

“Adegan distopia yang digambarkan dalam film Amerika The Terminator suatu hari bisa menjadi kenyataan,” ujarnya.

Ia menegaskan bahwa Beijing berpandangan seluruh sistem persenjataan yang menggunakan AI harus tetap berada di bawah kendali manusia.

Menurut Jiang, prinsip “keutamaan manusia” harus dijaga dalam setiap penerapan AI di bidang militer.

Ia menambahkan China akan bekerja sama dengan negara lain untuk mendorong tata kelola AI secara multilateral dengan Perserikatan Bangsa-Bangsa sebagai pusatnya, sekaligus memperkuat upaya pencegahan risiko agar perkembangan AI tetap mendukung kemajuan peradaban manusia.