BI: Hanya CAD yang jadi tantangan ekonomi Indonesia

Iqbal Musyaffa

JAKARTA

Bank Indonesia (BI) mengatakan tantangan bagi perekonomian Indonesia pada tahun 2019 hanya defisit transaksi berjalan (current account deficit/CAD).

Deputi Gubernur Senior BI Mirza Adityaswara mengatakan dalam setiap rapat dewan gubernur BI, terdapat tiga faktor yang selalu menjadi bahan diskusi antara lain inflasi, kebijakan suku bunga the Fed, dan CAD.

Menurut dia, untuk inflasi pada tahun ini lebih baik dengan perkiraan akan berada di bawah 3,5 persen. Tren inflasi rendah sudah terjadi sejak 2015.

Kemudian Mirza memperkirakan terkait kenaikan suku bunga the Fed yang menjadi momok bagi perekonomian sejak 2013 hingga 2018 kini mulai mereda karena sudah mencapai puncaknya.

“Sekarang diskusi yang terjadi adalah kapan the Fed akan menurunkan suku bunga,” jelas Mirza dalam peluncuran Laporan Perekonomian Indonesia 2018 di Jakarta, Rabu.

Dengan begitu, Mirza mengatakan tinggal CAD yang masih menjadi tantangan. Pada tahun ini CAD diupayakan berada di kisaran 2,5 persen dan bahkan bisa menuju 2 persen dari PDB.

“Untuk itu, kita harus punya situasi yang stabil dan pendanaan datang ke Indonesia sehingga pertumbuhan bisa lebih tinggi dari saat ini,” urai dia.

Mirza menambahkan agar CAD bisa menuju 2 persen dari PDB, perlu ada usaha dan sinergi bersama antara BI, pemerintah, serta OJK dan LPS dalam kerangka Komite Stabilitas Sistem Keuangan (KSSK).

“BI tiap 3 bulan melakukan rakor dengan pemerintah pusat dan daerah untuk mendorong reformasi struktural,” jelas Mirza.

Dia menambahkan reformasi struktural sangat penting untuk memperbaiki kondisi CAD yang terus melebar.

Pada tahun 2016 transaksi berjalan Indonesia mengalami defisit USD17 miliar. Kemudian pada 2017 sebesar USD16 miliar dan melebar hingga USD31 miliar pada 2018.

“Penyebabnya pada 2018 harga komoditas kita turun karena pelemahan ekonomi dunia,” ungkap dia.

Mirza menambahkan faktor lain penyebab melebarnya CAD pada tahun lalu adalah masifnya pembangunan infrastruktur yang membuat membengkaknya impor barang modal hingga USD16 miliar.

“Tetapi infrastruktur itu perlu untuk Indonesia ke depannya,” pungkas dia.