WASHINGTON

Presiden Amerika Serikat (AS) Donald Trump pada Senin mengumumkan rencana 20 poin yang katanya, jika dilaksanakan, akan mengakhiri perang Israel di Jalur Gaza yang terkepung dan mengarah pada pembebasan semua sandera yang ditahan di sana.

"Sore ini, setelah konsultasi mendalam dengan teman-teman dan mitra kami di seluruh kawasan, saya secara resmi merilis prinsip-prinsip perdamaian kami, yang harus saya akui sangat disukai banyak orang," ujar Trump kepada wartawan di Gedung Putih dalam konferensi pers bersama Perdana Menteri Israel Benjamin Netanyahu.

Trump mengatakan Hamas tetap menjadi satu-satunya pihak yang belum menerima usulannya, meskipun tidak jelas apakah kelompok Palestina itu menerimanya sebelum secara resmi dipublikasikan oleh Gedung Putih sesaat sebelum konferensi pers.

"Semua orang sudah menerimanya, tapi saya rasa kita akan mendapatkan jawaban positif. Tapi kalau tidak, seperti yang kau tahu, Bibi [Netanyahu], kau akan mendapat dukungan penuh kami untuk melakukan apa yang harus kau lakukan," ujarnya, merujuk pada Netanyahu dengan nama panggilannya. "Semua orang paham bahwa hasil akhirnya haruslah penghapusan segala bahaya yang mengancam di kawasan ini, dan bahaya itu disebabkan oleh Hamas."

Israel telah melancarkan kampanye hampir dua tahun di Gaza dengan dukungan diplomatik dan militer yang tak tergoyahkan dari pemerintahan Biden dan Trump.

Dukungan tersebut mencakup penyediaan peralatan militer ofensif tanpa hambatan, dan enam kali penggunaan hak veto AS untuk menghentikan tindakan di Dewan Keamanan PBB yang menyerukan gencatan senjata.

Lebih dari 66.000 warga Palestina terbunuh, kebanyakan dari mereka adalah wanita dan anak-anak, karena daerah kantong itu sebagian besar telah hancur menjadi puing-puing yang mengakibatkan pengungsian massal, kekurangan parah kebutuhan sehari-hari termasuk makanan dan air, dan penyebaran penyakit.

Rencana presiden AS tersebut bertujuan untuk mengubah Gaza menjadi "zona bebas teror yang telah dideradikalisasi dan tidak menimbulkan ancaman bagi negara-negara tetangganya" sekaligus memastikan bahwa daerah kantong tersebut "akan dibangun kembali untuk kepentingan rakyat Gaza, yang telah menderita lebih dari cukup," demikian pernyataan Gedung Putih.

Berdasarkan rencana tersebut, "jika kedua belah pihak menyetujui proposal ini, perang akan segera berakhir" dengan pasukan Israel mundur ke posisi yang disepakati. Selama proses ini, semua operasi militer akan ditangguhkan, dan garis pertempuran akan dibekukan hingga persyaratan yang diperlukan untuk penarikan bertahap terpenuhi.

Dalam waktu 72 jam sejak penerimaan Israel, semua sandera, baik yang hidup maupun yang meninggal, harus dikembalikan, menurut garis besar rencana yang juga dibagikan di media sosial.

Menyusul pembebasan sandera, Israel akan membebaskan 250 tahanan seumur hidup dan 1.700 warga Gaza yang ditahan setelah 7 Oktober 2023. Untuk setiap sandera Israel yang jenazahnya dikembalikan, Israel akan mengembalikan jenazah 15 warga Gaza yang tewas, menurut rencana tersebut.

Anggota Hamas yang "berkomitmen untuk hidup berdampingan secara damai dan menonaktifkan senjata mereka akan diberikan amnesti" dan anggota Hamas yang ingin meninggalkan Gaza akan diberikan jalur aman ke negara-negara yang menerima mereka.

"Setelah perjanjian ini diterima, bantuan penuh akan segera dikirim ke Jalur Gaza," dengan distribusi yang berlangsung "tanpa campur tangan dari kedua belah pihak melalui PBB dan badan-badannya," bersama Bulan Sabit Merah dan pihak lain yang tidak memiliki hubungan dengan kedua belah pihak.

Bantuan tersebut setidaknya akan berada pada tingkat yang konsisten dengan jumlah yang ditetapkan dalam perjanjian pada 19 Januari, yang mencakup rehabilitasi infrastruktur, rumah sakit dan toko roti, serta masuknya peralatan yang diperlukan untuk pembersihan puing dan pembersihan jalan.

Trump mengatakan bahwa dalam rencananya, sebuah badan pemerintahan sementara, yang disebutnya "dewan perdamaian", akan dibentuk, yang mana Trump sendiri menjabat sebagai ketuanya. Mantan Perdana Menteri Inggris Tony Blair dan para pemimpin negara lainnya juga akan diikutsertakan, kata presiden AS.

"Para pemimpin dunia Arab, Israel, dan semua pihak yang terlibat meminta saya untuk melakukan ini. Jadi, ini akan dipimpin oleh seorang pria yang dikenal sebagai Presiden Donald J. Trump dari Amerika Serikat," ujarnya.

Trump mengatakan badan pemerintahan tersebut akan bekerja sama dengan Bank Dunia dan lembaga-lembaga lain yang tidak disebutkan namanya, dan akan ditugaskan untuk "merekrut dan melatih pemerintahan baru yang akan terdiri dari warga Palestina, bersama dengan para ahli berkualifikasi tinggi dari seluruh dunia."

"Hamas dan faksi teroris lainnya tidak akan berperan dalam dewan ini, mereka tidak akan berperan sama sekali dalam pemerintahan Gaza, baik secara langsung maupun tidak langsung," ungkapnya.

Trump mengatakan bahwa selama pertemuan tertutupnya dengan Netanyahu, pemimpin Israel menyampaikan "sangat jelas tentang penentangannya terhadap negara Palestina."

"Beberapa negara dengan bodohnya telah mengakui negara Palestina, seperti yang Anda ketahui, beberapa teman, sekutu, dan orang-orang baik kita di Eropa, tetapi mereka sebenarnya, menurut saya, melakukan itu karena mereka sangat lelah dengan apa yang telah terjadi selama beberapa dekade," tukasnya.