WASHINGTON

Presiden Amerika Serikat Donald Trump menegaskan pada Jumat bahwa pemerintahanannya tidak akan menarik agen Immigration and Customs Enforcement (ICE) dari Minnesota, meskipun ada tekanan kuat dari pejabat negara bagian dan publik terkait operasi penegakan imigrasi federal yang memicu protes dan dua insiden penembakan fatal di Minneapolis.

“Tidak, tidak. Sama sekali tidak,” kata Trump singkat kepada wartawan di Kennedy Center saat ditanya soal rencana menarik petugas ICE dari Minnesota. Ia menambahkan bahwa pemerintahan akan terus melakukan upaya apa pun untuk menjaga keamanan Amerika Serikat.

Pernyataan Trump muncul setelah pejabat Gedung Putih, termasuk “border czar” Tom Homan, mengatakan bahwa ada diskusi mengenai kemungkinan pengurangan jumlah petugas ICE di wilayah Twin Cities — Minneapolis dan St. Paul — tergantung pada “dialog yang berarti” dan implementasi kesepakatan dengan otoritas negara bagian serta lokal.

Tensi meningkat selama beberapa pekan terakhir seiring protes menentang operasi ICE dan penembakan yang dilakukan oleh agen federal. Demonstrasi semakin besar setelah kasus penembakan Alex Pretti, seorang perawat ICU berusia 37 tahun, oleh agen federal pada 24 Januari. Kasus ini memicu kritik luas terhadap taktik penegakan imigrasi, dengan saksi dan rekaman video yang beredar berbeda dari narasi resmi federal tentang insiden tersebut.

Sebelumnya pada awal Januari, Renee Nicole Good, seorang ibu berusia 37 tahun, juga ditembak mati oleh agen ICE di Minneapolis, yang semakin memicu protes nasional terhadap operasi tersebut.

Gubernur Minnesota Tim Walz dan pejabat lokal telah menyerukan penarikan agen federal dari negara bagian itu, menuduh taktik agresif ICE memperburuk suasana dan melanggar hukum serta hak sipil warga. Namun, Trump menolak seruan itu dan menyatakan dukungannya terhadap misi penegakan imigrasi sambil menyatakan kesiapan pemerintahan untuk meninjau keseluruhan operasi.

Isu tersebut juga memicu perdebatan politik yang lebih luas di AS tentang peran dan wewenang lembaga federal dalam operasi imigrasi, serta pertanyaan mengenai akuntabilitas petugas dan penggunaan kekuatan dalam tindakan penegakan hukum di dalam negeri.