ISTANBUL

Pemerintah Suriah menyatakan bahwa kesepakatan gencatan senjata dan integrasi penuh dengan Pasukan Demokratik Suriah (SDF) menandai fase baru menuju penyatuan institusi negara, pemulihan kedaulatan, serta dimulainya proses pemulihan nasional secara menyeluruh.

Kementerian Luar Negeri Suriah dalam pernyataan yang dirilis pada Minggu malam (19/1) menyebut kesepakatan tersebut sebagai langkah penting dalam memperkuat persatuan negara dan memulihkan stabilitas setelah bertahun-tahun konflik.

Dalam pernyataan itu, Suriah menegaskan bahwa “republik baru” dibangun berdasarkan prinsip kewarganegaraan, dengan persatuan dan kohesi seluruh komponen rakyat Suriah sebagai fondasi utama stabilitas jangka panjang. Keberagaman sosial Suriah disebut sebagai sumber kekuatan, bukan perpecahan.

Kementerian menyatakan negara sedang melangkah maju dengan langkah-langkah praktis untuk mengonsolidasikan kesatuan institusional dan menegakkan kembali otoritas negara di seluruh wilayah, termasuk melalui integrasi kelembagaan dan militer SDF ke dalam struktur negara.

Langkah-langkah tersebut, menurut pernyataan itu, bertujuan menjamin keamanan dan stabilitas, mencegah kekosongan institusional, serta menegaskan kewenangan eksklusif negara dalam penggunaan kekuatan sesuai dengan kerangka hukum.

Sebagai bagian dari pendekatan tersebut, kementerian merujuk pada dekret yang dikeluarkan Presiden Suriah Ahmad al-Sharaa pada Jumat lalu, yang mengakui hak-hak budaya dan bahasa warga Kurdi Suriah. Dekret itu juga membahas persoalan sipil dan hukum yang telah lama tertunda, termasuk status penduduk tanpa kewarganegaraan serta masalah kepemilikan properti yang belum terselesaikan.

Dekret tersebut, kata kementerian tersebut, mencerminkan komitmen politik dan hukum untuk membangun negara yang inklusif serta menjamin hak-hak warga tanpa diskriminasi.

Menurut pernyataan itu, kesepahaman yang dicapai pada Minggu mencakup gencatan senjata segera dan menyeluruh di seluruh garis depan dan wilayah kontak. Kesepakatan juga mengatur penyerahan penuh kendali administratif dan militer atas wilayah Deir ez-Zor bagian timur dan Raqqa bagian timur laut kepada pemerintah Suriah.

Penyerahan itu meliputi pengambilalihan institusi dan fasilitas sipil oleh negara, tetap dipertahankannya pegawai yang ada dalam kementerian terkait, serta integrasi lembaga-lembaga sipil di Provinsi Hasakah ke dalam kerangka administrasi negara.

Pemerintah Suriah menegaskan bahwa kesepakatan ini mencerminkan komitmen kuat terhadap dialog, solusi rasional, dan pendekatan berbasis konsensus yang menjaga martabat, hak-hak warga, dan perdamaian sipil, sekaligus mencegah pertumpahan darah.

Kesepakatan tersebut disebut sebagai tonggak penentu yang membuka fase baru dengan institusi negara yang bersatu, keamanan yang lebih stabil, serta jalur nasional menuju pemulihan dan rekonstruksi secara menyeluruh.

Kementerian Luar Negeri Suriah juga menyerukan kepada komunitas internasional untuk mendukung kesepakatan tersebut, yang dinilai sebagai peluang nyata untuk memperkuat keamanan lokal, mendorong stabilitas regional, serta berkontribusi pada pemulihan ekonomi dan kepentingan bersama.

Kesepakatan ini dicapai setelah operasi militer Tentara Suriah yang berhasil merebut kembali wilayah luas di Suriah timur dan timur laut, menyusul pelanggaran berulang oleh SDF terhadap perjanjian yang ditandatangani dengan pemerintah sekitar setahun lalu serta kegagalan dalam melaksanakan ketentuan-ketentuannya.