Sekjen PBB Guterres khawatir konflik kawasan meluas dan ancam ekonomi global

HAMILTON

Sekretaris Jenderal Perserikatan Bangsa-Bangsa (PBB) Antonio Guterres memperingatkan eskalasi militer yang terus berlangsung di Timur Tengah dan kawasan Teluk berisiko meluas hingga “di luar kendali siapa pun”.

Dalam pernyataan pada Jumat (6/3), Guterres mengatakan berbagai serangan yang melanggar hukum di kawasan tersebut telah menyebabkan penderitaan besar bagi warga sipil serta menimbulkan ancaman serius bagi ekonomi global.

“Semua serangan yang melanggar hukum di Timur Tengah dan sekitarnya menyebabkan penderitaan dan kerugian besar bagi warga sipil di seluruh kawasan, serta menimbulkan risiko serius bagi ekonomi global, khususnya bagi kelompok paling rentan,” katanya.

Guterres memperingatkan bahwa situasi saat ini dapat berkembang menjadi krisis yang tidak terkendali jika konflik terus berlanjut.

“Situasi ini dapat berkembang di luar kendali siapa pun. Sudah saatnya menghentikan pertempuran dan memulai perundingan diplomatik yang serius,” ujarnya.

Ia menegaskan bahwa taruhan dari konflik tersebut sangat tinggi bagi stabilitas global.

Juru bicara PBB Stephane Dujarric mengatakan Guterres akan terus melakukan kontak dengan berbagai pihak terkait guna mendorong dimulainya kembali negosiasi.

Menjawab pertanyaan mengenai kemungkinan memburuknya situasi, Dujarric mengatakan tidak sulit membayangkan konflik dapat semakin parah, baik dari sisi ancaman terhadap persatuan negara anggota, meningkatnya penderitaan warga sipil, maupun memburuknya kondisi keamanan di sekitar Selat Hormuz.

Ia juga memperingatkan potensi dampak terhadap pasokan energi global.

“Kita sudah melihat lonjakan harga minyak dan dampaknya terhadap dunia, mengingat ketergantungan kita yang masih tinggi pada bahan bakar fosil,” katanya.

Sementara itu, mengutip Kantor PBB untuk Koordinasi Urusan Kemanusiaan (OCHA), Dujarric melaporkan adanya perintah pengungsian secara luas di Lebanon yang semakin menekan kondisi warga sipil.

Serangan udara yang terus berlangsung di berbagai wilayah negara tersebut dilaporkan menewaskan dan melukai puluhan orang.

Lebih dari 100.000 warga kini berlindung di pusat-pusat penampungan kolektif di seluruh Lebanon.

Dujarric juga menyebut layanan kesehatan turut terdampak. Rumah sakit di Beirut Selatan terpaksa menghentikan operasional dan mengevakuasi pasien pada 5 Maret dan hingga kini masih belum kembali berfungsi.