Muhammad Abdullah Azzam
23 Februari 2019•Update: 23 Februari 2019
Meltem Bulur
KHARTOUM
Presiden Sudan Omar al-Bashir mengumumkan bahwa pihaknya telah membubarkan pemerintah serta menyatakan keadaan darurat (state of emergency) selama 1 tahun di negara tersebut.
Dalam siaran langsung televisi negara di Istana Kepresidenan di ibu kota Khartoum, Bashir menyatakan bahwa pemerintah rekonsiliasi nasional dan pemerintah daerah di 18 negara bagian telah diberhentikan, otoritas mengumumkan keadaan darurat selama setahun.
Presiden Sudan itu menekankan bahwa tentara akan menjadi pelindung negara dan rakyat, dia juga mengatakan akan mengikuti perkembangan keputusannya tersebut secara khusus.
Bashir menyerukan kepada semua partai politik, kelompok bersenjata dan para pemuda untuk berdialog.
Sejak pertengahan Desember, Sudan telah diguncang aksi protes massal, di mana para demonstran mengecam kegagalan Presiden Omer al-Bashir dan Partai Kongres Nasional (NCP) dalam mengatasi krisis ekonomi di negara itu.
Para pejabat Sudan mengatakan sekitar 31 orang terbunuh sejak protes dimulai hampir dua bulan lalu, sementara kelompok oposisi memperkirakan jumlahnya mendekati 50 orang.
Sebagai negara berpenduduk 40 juta, Sudan berjuang untuk pulih setelah kehilangan sekitar tiga perempat dari produksi minyaknya, yang merupakan sumber utama mata uang asing, sejak pemisahan Sudan Selatan pada 2011.