Presiden Jokowi ajak negara D-8 tolak embargo vaksin
Presiden Joko Widodo mengatakan nasionalisme vaksin semakin meningkat belakangan ini
Presiden Turki Recep Tayyib Erdogan mengatakan, Turki berencana untuk menawarkan vaksin domestiknya kepada seluruh umat manusia, khususnya kepada negara-negara yang tidak mampu, setelah vaksin itu selesai. Hal itu disampaikan Erdogan pada 30 Maret 2021. ( Aytaç Ünal - Anadolu Agency )
Jakarta Raya
JAKARTA
Presiden Joko Widodo mengajak negara-negara anggota D-8 menolak aksi nasionalisme vaksin yang meningkat belakangan ini.
D-8 adalah kelompok kerja sama negara-negara yang memiliki mayoritas penduduk beragama Islam dalam bidang pembangunan dan ekonomi. Anggota kelompok ini mencakup Bangladesh, Indonesia, Iran, Malaysia, Mesir, Nigeria, Pakistan, dan Turki
Jokowi -- sapaan akrab Presiden Joko Widodo -- mengatakan semua pihak harus bekerja sama untuk memproduksi dan mendistribusikan vaksin.
Menurut dia, ketersediaan serta terjangkaunya vaksin merupakan kunci untuk keluar dari pandemi Covid-19.
"Tidak boleh ada larangan memproduksi dan mendistribusikan vaksin," ujar Jokowi dalam pertemuan D-8 yang digelar secara virtual pada Kamis.
D-8 memiliki peran untuk memproduksi vaksin Covid-19, kata dia.
"D-8 harus membuka pintu kerja sama dalam mengembangkan dan memproduksi vaksin," tambah Jokowi.
Sebelumnya, Indonesia mengalami dampak terhadap embargo vaksin yang dilakukan oleh beberapa negara.
Menteri Kesehatan Budi Gunadi Sadikin mengatakan jadwal kedatangan 100 juta dosis vaksin yang telah disepakati dengan GAVI dan AstraZeneca masih belum pasti.
Indonesia seharusnya menerima 11 juta dosis vaksin gratis dari Covax Facility pada Maret-April, namun distribusinya ditunda hingga Mei imbas embargo yang dilakukan India.
India mengembargo pengiriman vaksin AstraZeneca yang diproduksi di negara mereka karena mengalami lonjakan kasus Covid-19.
Sementara itu, kesepakatan pembelian vaksin AstraZeneca melalui jalur bilateral juga ditunda pengirimannya.
Perusahaan farmasi asal Inggris tersebut hanya menyanggupi mengirim 20 juta dosis pada 2021, dari jumlah awal yang dijanjikan sebesar 50 juta dosis. Sedangkan sisanya sebanyak 30 juta dosis akan dikirim pada 2022.
