Mehmet Nuri Uçar
05 Juli 2021•Update: 06 Juli 2021
Muhammad Ertiyye
TRIPOLI, Libya
Perdana Menteri Libya pada Minggu mendesak Forum Dialog Politik negara itu untuk membuat konsesi agar berhasil menyelenggarakan pemilihan umum pada 24 Desember.
Abdul Hamid Dbeibeh mendesak forum untuk mengutamakan kepentingan bangsa di atas kepentingan pribadi dan daerah.
Dia menekankan bahwa pemerintah akan mendukung komisi itu dengan mengalokasikan sumber daya keuangan dan membuat persiapan yang diperlukan untuk pemilu.
Dbeibeh juga menegaskan kembali bahwa dia ingin prinsip pengalihan kekuasaan secara damai melalui pemilu yang didukung.
Sebagai bagian dari dialog yang dipimpin PBB, pertemuan Komite Militer Gabungan 5+5 diadakan pada 23 Oktober 2020 di Jenewa, Swiss.
Hasil dari pertemuan tersebut ialah perjanjian gencatan senjata permanen yang ditandatangani antara pemerintah Libya yang sah dan delegasi yang berafiliasi dengan panglima perang Jenderal Khalifa Haftar.
Dalam lingkup proses politik yang dimulai setelah perjanjian gencatan senjata, Forum Dialog Politik Libya tahun lalu memutuskan bahwa pemilu akan diadakan pada Desember 2021.
Rakyat Libya berharap pemerintah persatuan yang baru akan mengakhiri perang saudara yang sudah berlangsung selama bertahun-tahun sejak penggulingan dan pembunuhan Muammar al-Khaddafi pada 2011.
*Ditulis oleh Jeyhun Aliyev dii Ankara
