YERUSALEM

Parlemen Israel (Knesset) pada Senin mengesahkan undang-undang yang memerintahkan pemutusan pasokan listrik dan air ke kantor-kantor Badan PBB untuk Pengungsi Palestina (UNRWA).

Aturan tersebut langsung berlaku setelah disetujui dalam pembacaan kedua dan ketiga.

Menurut laporan Army Radio, rancangan undang-undang itu disetujui oleh 59 anggota Knesset dan ditolak oleh tujuh anggota dalam parlemen beranggotakan 120 orang. Dalam sistem legislatif Israel, sebuah undang-undang dinyatakan sah setelah lolos tiga tahap pembacaan.

Kebijakan ini diambil di tengah meningkatnya ketergantungan warga Palestina terhadap layanan UNRWA, terutama setelah dua tahun perang Israel di Jalur Gaza sebelum gencatan senjata mulai berlaku pada 10 Oktober.

Dalam sidang pengesahan, Menteri Energi dan Infrastruktur Israel Eli Cohen membela undang-undang tersebut dengan menuduh UNRWA sebagai bagian dari “lengan operasional” Hamas. Ia menolak peran kemanusiaan lembaga PBB tersebut yang selama ini melayani jutaan pengungsi Palestina.

Cohen juga melontarkan kritik keras terhadap anggota Knesset dari kalangan Arab yang menentang rancangan undang-undang itu. Ia menyebut mereka sebagai “kolom kelima” dan mengatakan tidak sepantasnya berada di parlemen Israel, sebagaimana dikutip media Israel.

Sebelumnya, pada Oktober 2024, Knesset juga telah mengesahkan undang-undang terpisah yang melarang aktivitas UNRWA di Israel. Larangan itu didasarkan pada tuduhan bahwa sebagian staf UNRWA terlibat dalam peristiwa 7 Oktober 2023, tuduhan yang telah dibantah oleh badan PBB tersebut.

UNRWA didirikan oleh Majelis Umum PBB lebih dari 70 tahun lalu untuk memberikan bantuan dan layanan kepada warga Palestina yang terusir dari tanah mereka.

Gencatan senjata yang mulai berlaku pada Oktober menghentikan perang Israel di Gaza yang berlangsung selama dua tahun dan menewaskan lebih dari 71.200 warga Palestina, sebagian besar perempuan dan anak-anak.