ISTANBUL

Pemerintah Pakistan mengecam keras keputusan Israel yang mengakui Somaliland, wilayah yang memisahkan diri dari Somalia, sebagai negara merdeka. Islamabad menyebut langkah tersebut bersifat provokatif dan ilegal serta melanggar hukum internasional.

Dalam pernyataan resmi Kementerian Luar Negeri Pakistan pada Sabtu (27/12), pemerintah menyatakan penolakan tegas terhadap segala upaya yang merongrong kedaulatan, persatuan, dan keutuhan wilayah Somalia.

“Pakistan dengan tegas mengecam setiap upaya untuk melemahkan kedaulatan, persatuan, dan integritas teritorial Somalia, serta menolak pengakuan Israel atas kemerdekaan apa yang disebut sebagai wilayah Somaliland dari Republik Federal Somalia,” demikian bunyi pernyataan tersebut.

Kementerian Luar Negeri Pakistan menilai tindakan Israel sebagai pelanggaran terang-terangan terhadap hukum internasional. Islamabad memperingatkan bahwa langkah tersebut tidak hanya mengancam perdamaian dan stabilitas Somalia, tetapi juga stabilitas seluruh kawasan.

“Tindakan ilegal dan provokatif semacam ini merupakan pelanggaran nyata terhadap hukum internasional dan tidak hanya mengancam perdamaian dan stabilitas negara sahabat Somalia, tetapi juga kawasan secara keseluruhan,” lanjut pernyataan itu.

Pakistan juga menyerukan kepada komunitas internasional untuk bertindak dan menolak langkah-langkah semacam itu, serta mencegah Israel merusak upaya-upaya yang sedang berlangsung untuk menjaga perdamaian dan stabilitas regional.

Selain itu, Islamabad menegaskan dukungan penuhnya terhadap kedaulatan, persatuan, dan keutuhan wilayah Somalia.

Kecaman Pakistan muncul setelah Israel pada Kamis lalu menjadi negara anggota PBB pertama yang secara resmi mengakui Somaliland sebagai negara merdeka. Perdana Menteri Israel Benjamin Netanyahu menyebut langkah tersebut sejalan dengan semangat Abraham Accords dan menyinggung potensi kerja sama di bidang pertanian, teknologi, serta keamanan regional.

Somaliland mendeklarasikan pemisahan diri dari Somalia pada 1991 dan selama lebih dari tiga dekade berfungsi sebagai entitas de facto dengan pemerintahan sendiri. Namun, wilayah tersebut sebelumnya belum pernah memperoleh pengakuan resmi dari negara anggota PBB mana pun.