Muncul pernyataan atas pembelaan hukum Haftar di pengadilan AS

Michael Hernandez, Vakkas Dogantekin

WASHINGTON

Ketika seorang jenderal pemberontak Libya berusaha untuk mencegah dua tuntutan hukum perdata di pengadilan Amerika Serikat yang menuduhnya bertanggung jawab atas kekejaman massal, dia telah memilih pembelaan hukum yang berisiko, mengklaim bahwa dia kebal dari tindakan hukum.

Khalifa Haftar adalah kepala Tentara Nasional Libya (LNA) dengan basis Libya timur, yang terkunci dalam perebutan kekuasaan dengan Pemerintah Kesepakatan Nasional (GNA) yang sah dan diakui secara internasional di Ibu Kota Tripoli.

Tuntutan hukum yang diajukan oleh keluarga korban di Pengadilan Sirkuit AS di Negara Bagian Virginia menuduh Haftar bertanggung jawab atas pelanggaran hak asasi manusia yang berat, termasuk pembunuhan di luar hukum dan penyiksaan yang dilakukan oleh pasukannya selama perang saudara Libya.

Mereka meminta kompensasi jutaan dolar yang dapat diperoleh dari properti milik Haftar, yang berkewarganegaraan ganda AS-Libya dan telah tinggal bersama anak-anaknya Khalid dan Saddam selama bertahun-tahun di Virginia setelah berselisih dengan mendiang mantan penguasa Muammar Khaddafi.

Salah satu gugatan, yang diajukan pada Februari, menuduh bahwa putra Haftar membeli 17 properti di Virginia senilai kurang lebih USD8 juta selama periode 2014-2017 dan menuduh mereka membantu serta bersekongkol dalam kejahatan ayah mereka, terutama setelah mereka diangkat menjadi perwira LNA ketika Haftar kembali ke Libya pada 2011 usai kematian Gaddafi.

"Sejak mereka mengambil alih LNA, Tergugat telah melancarkan perang tanpa pandang bulu terhadap rakyat Libya," tulis gugatan yang diajukan pada Februari itu.

Dokumen hukum tersebut menunjuk pada serangkaian pelanggaran hak asasi manusia yang dilakukan selama "Operasi Martabat", serangan yang dipimpin Haftar di Kota Benghazi pada 2014.

Dalam operasi itu pasukan Haftar diduga melakukan pelanggaran terhadap anggota keluarga penggugat, yang berpendapat bahwa mereka tidak bisa meminta ganti rugi di Libya yang sedang dilanda perang.

Dalam dokumen pengadilan yang diajukan pada 20 Agustus, tim pembela Haftar berupaya agar kasus itu dibatalkan dengan premis bahwa dia berhak atas kekebalan sebagai kepala negara Libya.

Pembelaan itu khususnya merujuk pada percakapan telepon yang dilakukan Haftar dengan Presiden AS Donald Trump pada April 2019, di mana Gedung Putih mengatakan Trump mengakui peran penting Marsekal Haftar dalam memerangi terorisme dan mengamankan sumber minyak Libya.

"Mengingat penghormatan yang harus diberikan kepada Presiden untuk mengakui pemimpin Libya, Pengadilan harus menolak tindakan ini karena tidak dapat menjalankan yurisdiksi pribadi atas Jenderal Haftar sejauh dia memegang kekebalan kepala negara," tulis dokumen pengadilan.

Perselisihan tersebut sebelumnya ditolak dalam pengajuan pada Februari oleh penggugat, yang mengatakan bahwa dia bukan kepala negara Libya dan tidak diakui oleh pemerintah Libya atau Departemen Luar Negeri AS.

Ketika ditanya secara khusus apakah pemerintahan Trump memandang Haftar dengan sebagai kepala negara Libya, seorang juru bicara Departemen Luar Negeri yang enggan disebutkan namanya mengatakan kepada Anadolu Agency bahwa tidak ada perubahan pada posisi AS sehubungan dengan pengakuan terhadap Pemerintah Kesepakatan Nasional Libya.

Tim hukum Haftar juga berpendapat bahwa penggugat mengajukan pertanyaan politik yang tidak sesuai untuk diselesaikan di pengadilan dan bahwa kliennya mereka tidak menerima pemberitahuan tentang gugatan tersebut dengan semestinya.