MOSKOW 

Pemerintah Rusia menyatakan Presiden Vladimir Putin telah menerima undangan untuk bergabung dalam “Dewan Perdamaian” yang dibentuk Presiden Amerika Serikat Donald Trump, sebuah badan internasional baru yang bertujuan menangani konflik global, dimulai dari situasi di Gaza.

Juru bicara Kremlin Dmitry Peskov mengatakan pada Senin bahwa undangan tersebut diterima melalui jalur diplomatik dan saat ini sedang dipelajari oleh pihak Rusia.

“Ya, memang benar, Presiden Putin juga menerima undangan untuk bergabung dalam Dewan Perdamaian ini melalui jalur diplomatik. Saat ini kami sedang mempelajari seluruh rincian proposal tersebut, termasuk berharap adanya kontak dengan pihak Amerika Serikat untuk memperjelas berbagai nuansanya,” kata Peskov dalam konferensi pers di Moskow.

Gedung Putih pada Jumat mengumumkan pembentukan Dewan Perdamaian tersebut, yang disebut akan memainkan peran penting dalam pelaksanaan 20 poin rencana Presiden Trump untuk mengakhiri perang Israel di Gaza secara permanen dan membangun kembali wilayah tersebut. Dewan itu juga akan bertugas memberikan pengawasan strategis, memobilisasi sumber daya internasional, serta memastikan akuntabilitas dalam proses transisi Gaza dari konflik menuju perdamaian dan pembangunan.

Amerika Serikat juga membentuk Komite Nasional untuk Administrasi Gaza (NCAG) guna melaksanakan fase kedua dari Rencana Komprehensif Trump untuk Mengakhiri Konflik Gaza, beserta Dewan Eksekutif pendiri dan Dewan Eksekutif Gaza yang mendukung NCAG.

Trump diketahui telah mengundang sejumlah pemimpin dunia lainnya untuk bergabung dalam dewan tersebut, termasuk Presiden Turkiye Recep Tayyip Erdogan.

Menanggapi pertanyaan terkait Venezuela, Peskov mengatakan tidak ada rencana percakapan antara Putin dan Presiden sementara Venezuela Delcy Rodriguez dalam waktu dekat, namun kontak dapat diatur jika diperlukan. Ia menegaskan komunikasi diplomatik antara Rusia dan otoritas sementara Venezuela tetap berlangsung.

Peskov juga menanggapi pernyataan Trump terkait dugaan “ancaman Rusia” terhadap Greenland dengan menyatakan bahwa Kremlin memantau situasi tersebut secara cermat dan terus menganalisis perkembangannya.

Trump sebelumnya menyatakan keinginannya untuk menguasai Greenland dengan alasan keamanan nasional Amerika Serikat dan untuk menahan pengaruh China dan Rusia. Denmark, yang memiliki kedaulatan atas Greenland, berulang kali menegaskan bahwa wilayah otonom tersebut tidak untuk dijual. Sejumlah negara Eropa menyatakan dukungan kepada Denmark dan menolak ancaman Amerika Serikat, termasuk rencana pengenaan tarif.