YERUSALEM

Israel menyetujui pembangunan 1.300 unit permukiman baru di selatan Yerusalem Timur yang diduduki, lapor media Israel pada Rabu.

Menurut Saluran TV 14 Israel, Komite Perencanaan dan Pembangunan Khusus pemerintah di permukiman Gush Etzion dengan suara bulat menyetujui rencana pembangunan tersebut awal minggu ini.

Keputusan itu muncul kurang dari seminggu setelah Presiden AS Donald Trump mengkritik aktivitas permukiman Israel di Tepi Barat yang diduduki.

"Jangan khawatir tentang Tepi Barat. Israel tidak akan melakukan apa pun dengan Tepi Barat," kata Trump kepada wartawan di Gedung Putih pada 24 Oktober.

Pernyataannya itu disampaikan sehari setelah Knesset (parlemen) Israel memberikan persetujuan awal kepada dua rancangan undang-undang untuk mencaplok Tepi Barat yang diduduki dan blok permukiman Ma'ale Adumim, sebuah langkah yang akan mengisolasi Yerusalem Timur dari lingkungan Palestina di sebelah timur dan membagi Tepi Barat menjadi dua.

Saluran tersebut mengatakan pembangunan permukiman baru tersebut merupakan perluasan yang belum pernah terjadi sebelumnya di lingkungan Har HaRusim, yang terletak di sebelah selatan permukiman Alon Shvut, barat daya Yerusalem Timur yang diduduki.

Rencana Israel juga mencakup sekolah, gedung publik, taman, dan zona komersial besar yang diharapkan melayani permukiman tetangga, kata penyiar tersebut.

Dewan Daerah Gush Etzion memuji pembangunan permukiman tersebut sebagai “tanggapan yang tepat terhadap banyaknya penduduk yang ingin tinggal di daerah tersebut.”

Pada Selasa, harian Israel Yedioth Ahronoth melaporkan bahwa Menteri Keuangan Bezalel Smotrich telah mempercepat pembangunan permukiman dan perampasan tanah di Tepi Barat menjelang pemilihan Knesset tahun depan, dengan tujuan menciptakan fakta di lapangan yang akan mencegah berdirinya negara Palestina.

Menurut laporan yang sama, sejak pemerintahan Benjamin Netanyahu menjabat pada akhir tahun 2022, Israel telah memajukan rencana untuk sekitar 48.000 unit permukiman di Tepi Barat, dengan rata-rata sekitar 17.000 unit per tahun.

Pada 20 Agustus, pemerintah memberikan persetujuan akhir untuk rencana pemukiman “E1”, yang mencakup pembangunan sekitar 3.400 unit rumah di dekat pemukiman Ma'ale Adumim.

Kelompok hak asasi manusia Israel, Peace Now, menggambarkan rencana E1 sebagai “pukulan telak” bagi solusi dua negara, karena rencana ini akan memisahkan Tepi Barat utara dan selatan serta mengisolasi Yerusalem Timur.

PBB telah berulang kali menegaskan bahwa permukiman Israel di wilayah Palestina yang diduduki adalah ilegal menurut hukum internasional, dan memperingatkan bahwa hal itu merusak prospek solusi dua negara.

Palestina bersikeras menjadikan Yerusalem Timur sebagai ibu kota negara masa depan mereka, berdasarkan resolusi internasional yang tidak mengakui pendudukan Israel tahun 1967 atau aneksasinya atas kota tersebut tahun 1980.