Dandy Koswaraputra
26 Juli 2019•Update: 26 Juli 2019
Hamdi Yildiz
GAZA CITY, Palestine
Kelompok perlawanan Hamas mengatakan hari Kamis bahwa mereka mendukung keputusan Presiden Palestina Mahmoud Abbas untuk menangguhkan semua perjanjian yang ditandatangani dengan Israel.
Kelompok yang bermarkas di Gaza itu mengatakan dalam sebuah pernyataan tertulis bahwa keputusan pemerintah yang berbasis di Ramallah adalah "sebuah langkah yang diambil ke arah yang benar".
Abbas mengumumkan pada hari sebelumnya bahwa semua perjanjian yang ditandatangani dengan Israel telah ditangguhkan.
"Kami tidak akan tunduk pada perintah dan tindakan fait-accompli dengan kekerasan di Yerusalem dan di tempat lain," katanya, yang mengacu pada pembongkaran baru-baru ini oleh pemerintah Israel terhadap puluhan rumah Palestina di Yerusalem Timur yang diduduki.
Gerakan Hamas juga mengatakan keputusan itu sejalan dengan "proses yang sulit" yang sedang dilakukan Palestina.
Organisasi itu menambahkan bahwa orang-orang sedang menunggu realisasi dari keputusan tersebut.
Kelompok itu juga menyerukan pembentukan pemerintah persatuan nasional, menghentikan koordinasi keamanan dengan pasukan pendudukan dan pembebasan tahanan politik.
Pada Senin, buldoser disertai ratusan tentara Israel pindah ke lingkungan Wadi Homs di Yerusalem Timur dan mulai meratakan beberapa bangunan di daerah itu.
Otoritas Israel mengklaim bangunan itu dibangun tanpa izin.
Israel menduduki Yerusalem Timur, tempat markas Masjid Al-Aqsa terletak, selama Perang Arab-Israel 1967.
Dalam sebuah langkah yang tidak pernah diakui oleh komunitas internasional, Israel mencaplok seluruh kota pada tahun 1980, mengklaimnya sebagai ibu kota negara "abadi dan tidak terbagi" yang diproklamirkan oleh negara Yahudi.
Yerusalem tetap menjadi jantung perselisihan Timur Tengah yang telah berlangsung puluhan tahun, dengan warga Palestina berharap bahwa Yerusalem Timur suatu hari nanti akan berfungsi sebagai ibu kota negara Palestina.
* Ditulis oleh Sena Guler