Dewan Tinggi Negara Libya bantah ingin pertahankan kekuasaan

Jihad Nasr

TRIPOLI

Dewan Tinggi Negara Libya pada Senin menolak tuduhan Utusan Khusus PBB untuk Libya Ghassan Salame bahwa anggotanya dan juga anggota Dewan Perwakilan Rakyat ingin mempertahankan kekuasaan.

Dalam sebuah pernyataan, dewan mengutuk pernyataan Salame, menganggapnya tidak sesuai dengan keadaan sebenarnya.

Berbicara pada sesi ke-39 Dewan Hak Asasi Manusia PBB di Jenewa pada 26 September, Salame mengklaim bahwa para wakil rakyat yang terpilih pada tahun 2012 dan 2014 yang membentuk Dewan Tinggi Negara dan Dewan Perwakilan "hanya memiliki ambisi untuk tetap berkuasa tanpa batas".

Sementara itu, "Pemerintah yang ditunjuk oleh Kesepakatan Nasional Libya memiliki kinerja buruk dan kesulitan untuk bertahan ketika yang lain berusaha untuk menghancurkannya, tetapi tidak memberikan alternatif yang masuk akal," tambahnya.

Dewan tersebut mencatat telah mengeluarkan rancangan undang-undang referendum mengenai konstitusi dan merujuknya ke parlemen dan menegaskan kembali bahwa upayanya selalu bertujuan untuk mengakhiri fase transisi dan memasuki tahap konstitusional.

Dewan juga menyatakan kesiapannya untuk sepakart dengan parlemen untuk mengubah perjanjian politik yang ditandatangani oleh rival politik Libya pada 2015 dan memasukkannya ke dalam konstitusi.

Selain itu, dia menyatakan kesiapannya untuk merestrukturisasi dewan kepresidenan, otoritas eksekutif dan jabatan khusus untuk mengakhiri duplikasi institusi negara.

Libya masih dirundung gejolak sejak 2011, ketika pemberontakan berdarah yang didukung NATO menyebabkan penggulingan dan kematian Presiden Muammar Gaddafi setelah lebih dari empat dekade berkuasa.

Sejak saat itu, terjadi perpecahan politik di Libya antara dua poros kekuasaan - satu di Tobruk dan satu lagi di Tripoli - dan sejumlah kelompok milisi bersenjata.