Ekip
29 Juni 2021•Update: 01 Juli 2021
Peter Kenny
JENEWA
Delegasi Libya bertemu di Jenewa selama empat hari untuk merundingkan upaya membangun perlindungan konstitusional yang dapat diterima semua pihak menjelang pemilihan presiden dan parlemen yang dijadwalkan 24 Desember mendatang.
Pertemuan yang difasilitasi PBB itu dihadiri oleh anggota Forum Dialog Politik Libya (LPDF) yang bertujuan mengatasi perpecahan sebelum melanjutkan ke pemilihan umum di negara Afrika Utara itu.
"Anda berkumpul di sini hari ini dengan dukungan penuh dari PBB dan komunitas internasional, sejalan dengan Resolusi Dewan Keamanan PBB 2570 tahun 2021 dan dengan simpulan dari Konferensi Berlin ke-2 untuk Libya," kata Utusan Khusus PBB Jan Kubis membuka perundingan itu.
“Baik Resolusi 2570 maupun hasil Konferensi Berlin mendesak LPDF untuk mengambil langkah-langkah untuk memfasilitasi penyelenggaraan pemilihan parlemen dan presiden pada 24 Desember, sebagaimana disepakati dalam Peta Jalan LPDF," lanjut dia.
Dia mengatakan para delegasi juga bertemu "di bawah pengawasan rakyat Libya", yang ingin mengakhiri masa transisi dan menggunakan hak politik mereka untuk memilih perwakilan mereka secara demokratis.
Pertemuan itu tertutup untuk semua media kecuali anggota Layanan Informasi PBB di Jenewa, yang menunjukkan rekaman delegasi yang tiba Senin sore di sebuah hotel di luar Jenewa, yang dianggap sebagai tempat yang sama dengan pembicaraan yang diadakan awal tahun ini.
Utusan PBB ingin mengakhiri semua campur tangan asing, termasuk penarikan penuh semua pasukan asing dan tentara bayaran dari Libya.
Pada Februari, sebuah forum Libya yang dipimpin PBB memberikan suara pada pemerintah sementara, memilih Mohammed al-Menfi sebagai kepala dewan kepresidenan Libya dan Abdulhamid Dbeibeh sebagai perdana menteri negara itu.
Rakyat Libya berharap pemerintah persatuan yang baru akan mengakhiri perang saudara bertahun-tahun di negara itu sejak penggulingan dan pembunuhan Muammar al-Qaddafi pada 2011.