'AS harus pimpin proyek nuklir Saudi'

Ovunc Kutlu

NEW YORK

Seharusnya AS memimpin proyek teknologi energi nuklir apapun di Arab Saudi, dan bukan negara-negara yang tidak memiliki persyaratan nonproliferasi, kata Menteri Energi AS Rick Perry pada Kamis.

"Pilihan kami saat ini tampaknya adalah Rusia atau Tiongkok lah yang akan menjadi mitra untuk membangun kemampuan nuklir sipil di kerajaan Arab Saudi, atau Amerika Serikat," katanya.

"Saya sangat yakin kedua negara itu tidak memiliki persyaratan nonproliferasi," kata Perry kepada Komite Angkatan Bersenjata Senat.

Putra Mahkota Arab Saudi Mohammed bin Salman, yang berada di AS untuk kunjungan diplomatik, mengatakan kepada saluran televisi CBS pekan lalu bahwa mereka akan mengembangkan senjata nuklir jika saingan regionalnya Iran melakukan hal yang sama.

"Arab Saudi tidak mau membuat bom nuklir, tetapi yang pasti adalah bila Iran mengembangkan bom nuklir, kami juga akan melakukan itu," katanya pada 15 Maret lalu kepada CBS dalam sebuah wawancara eksklusif.

Senator Gary Peters, anggota Partai Demokrat dari Michigan, juga memperingatkan Perry bahwa membantu pemerintah Riyadh tidak akan mengirim pesan yang tepat kepada dunia.

"Saya pikir itu akan menjadi preseden yang mengerikan -- membolehkan Arab Saudi memperkaya uranium, dan juga pada saat yang sama, persetujuan JCPOA akan segera berakhir," katanya dalam rapat Komite.

Rencana Aksi Bersama Komprehensif (JCPOA) yang ditandatangani pada Juli 2015 membatasi Iran memperkaya uranium mereka dan menempatkan program nuklir negara itu di bawah pengawasan ketat.

Sebagai imbalannya, Teheran dibebaskan dari beberapa sanksi ekonomi yang sangat dibutuhkan untuk menggenjot perekonomian negara.

Presiden Donald Trump sudah berulang kali mengatakan dia ingin menarik AS dari perjanjian nuklir Iran dan menerapkan kembali sanksi pada negara tersebut.

"Jika Rusia atau Tiongkok yang dipilih untuk menggarap proyek nuklir di kerajaan Arab Saudi, tidak akan ada pengawasan," kata Perry.

Peters mengatakan AS harus menjunjung standar-standar yang sama untuk Arab Saudi dengan setiap negara dunia yang memiliki teknologi nuklir.

"Kami harus benar-benar menuntut agar mereka mematuhi standar itu," kata Peters.