Hakan Çopur, Muhammad Abdullah Azzam
16 Januari 2026•Update: 19 Januari 2026
WASHINGTON
Pemerintah Amerika Serikat dan Denmark akan memulai pembicaraan teknis terkait rencana pembelian Greenland, menyusul pertemuan antara Wakil Presiden AS JD Vance dan pejabat Denmark yang dinilai berlangsung produktif, menurut pernyataan Gedung Putih.
Juru Bicara Gedung Putih Karoline Leavitt menyampaikan hal tersebut dalam konferensi pers pada Kamis (15/1), dengan menanggapi berbagai perkembangan dan perdebatan internasional terkait masa depan Greenland.
Leavitt menegaskan bahwa Presiden AS Donald Trump menempatkan isu Greenland sebagai prioritas utama kebijakan luar negeri dan keamanan nasional. Menurutnya, wilayah otonom di bawah Kerajaan Denmark itu memiliki arti strategis yang sangat penting bagi kepentingan nasional Amerika Serikat.
“Presiden Trump ingin Greenland bergabung dengan Amerika Serikat dan memandang hal ini sebagai prioritas keamanan nasional,” kata Leavitt.
Ia menyebut pertemuan antara Wakil Presiden JD Vance dan pejabat Denmark yang digelar sehari sebelumnya di Gedung Putih sebagai pertemuan yang “produktif”. Dalam pertemuan tersebut, kedua pihak sepakat membentuk kelompok kerja yang akan melakukan pembahasan teknis lanjutan mengenai kemungkinan pembelian Greenland.
“Dalam pertemuan itu, kedua pihak sepakat membentuk kelompok kerja yang akan melanjutkan pembahasan teknis terkait pembelian Greenland. Pertemuan kelompok kerja ini direncanakan berlangsung setiap dua hingga tiga pekan,” ujar Leavitt.
Leavitt juga mengatakan rencana sejumlah negara Eropa untuk mengirim pasukan ke Greenland tidak akan memengaruhi sikap Presiden Trump terkait wilayah tersebut.
Sebelumnya, Trump berulang kali menyatakan bahwa Amerika Serikat membutuhkan Greenland demi kepentingan keamanan nasional, termasuk untuk mendukung sistem pertahanan strategis yang disebutnya sebagai “Kubah Emas”.
Isu Greenland belakangan memicu reaksi luas dari berbagai pihak. Perdana Menteri Denmark Mette Frederiksen menyebut negaranya berada di “persimpangan jalan” dalam hubungan dengan AS terkait Greenland. Perdana Menteri Greenland Jens-Frederik Nielsen juga menegaskan bahwa wilayahnya merupakan bagian dari Kerajaan Denmark dan tidak untuk dijual.
Sejumlah pemimpin Eropa, termasuk Presiden Komisi Eropa Ursula von der Leyen dan Sekretaris Jenderal NATO, turut menyoroti isu tersebut dengan menekankan pentingnya keamanan kawasan Arktik serta peran Greenland dalam NATO.
Greenland, yang memiliki status wilayah otonom di bawah Denmark, sebelumnya telah menolak berbagai pendekatan dari Amerika Serikat yang mencakup pengalihan kedaulatan.
