Krisis Myanmar ujian keberanian ASEAN

JAKARTA

Para ahli mengatakan kini sudah saatnya ASEAN menunjukkan keberaniannya dalam menyelesaikan kudeta.

Kavi Chongkittavorn, peneliti senior Institute of Security and International Affairs Thailand, mengatakan ASEAN tidak bisa lagi membela Myanmar seperti dulu karena situasi ke depan di negara akan sangat sulit untuk diatasi.

“Apakah pesan yang akan disampaikan ASEAN ke dunia karena banyak pihak di luar menyerang kita yang tidak berani dan tidak ada nyali dalam melakukan perlindungan, di sisi lain aliansi sipil dan pemuda ingin ASEAN mengutuk tindakan kudeta militer di Myanmar,” ucap dia dalam diskusi satu bulan kudeta Myanmar di Bangkok.

Chongkittavorn menekankan ASEAN harus dapat membuka dialog konstruktif dengan rezim Myanmar dan melihat jauh ke depan untuk mengatasi eskalasi kekerasan.

Namun demikian, terang dia, dialog ini harus dilakukan secara berkesinambungan dan tidak bisa dilakukan tergesa-tergesa.

“ASEAN dulu membutuhkan waktu 13 tahun untuk menyelesaikan krisis Kamboja,” ujar mantan wartawan The Nation ini selama tiga dekade ini.

Chongkittavorn juga menyinggung pertemuan tingkat ASEAN yang sedianya dipimpin Brunei Darussalam untuk membahas krisis Myanmar pada Selasa.

Chongkittavorn mengatakan Brunei adalah negara kecil yang memiliki diplomasi halus dan sangat hati-hati.

“Pertemuan ini sangat penting dan ini harus sebuah konsensus bersama yang dikeluarkan ASEAN,” papar Chongkittavorn.

Dalam kesempatan terpisah, juru bicara Kementerian Luar Negeri Indonesia Teuku Faizasyah tidak menjelaskan secara rinci soal kepastian pertemuan esok.

“Brunei sebagai Ketua ASEAN yang akan mengumumkan waktu pelaksanaan dan informasi terkait lainnya,” kata dia saat dikonfirmasi Anadolu Agency pada Senin.

Myanmar kembali ke belakang​​​​​​​

Sementara itu, Aung Zaw, Pemimpin Redaksi The Irrawady, media independen Myanmar yang berpengaruh, mengatakan situasi di negaranya kini telah kembali ke belakang.

Situasi ini telah membalikkan apa yang diraih Myanmar dalam melakukan transisi demokrasi pada tahun 2015.

“Situasi di Myanmar kini sudah sangat mengganggu dan media telah menjadi sasaran kekerasan,” ungkap Aung Zaw.

Aung Zaw sendiri adalah aktivis HAM yang menentang kudeta militer Myanmar pada tahun 1988 yang membawanya harus hidup dalam pengasingan.

Dia mendirikan The Irrawaddy pada 1992 dan diizinkan kembali ke Myanmar pada 2012.

Namun Aung Zaw meyakini zaman telah berubah dan situasi kudeta militer pada 2021 sangat berbeda dengan tahun 1998.

Kini sudah ada internet, media sosial, dan media yang mengangkat kekerasan rezim militer kepada masyarakat dan komunitas internasional.

“Tahun 1988, kita tidak punya internet, handphone, tapi sekarang kekerasan yang dilakukan militer dapat tersebar begitu cepat,” ungkap Aung Zaw.

Aung Zaw sendiri telah memberi tahu kru redaksi The Irrawady untuk waspada dalam situasi yang penuh kekerasan di Myanmar

“Tapi di saat yang sama wartawan kami sangat berani untuk turun meliput dan membuat srtory karena mereka ingin memberi tahu orang-orang apa yang sedang terjadi di Myanmar,” kata Aung Zaw.

Kantor Hak Asasi Manusia PBB pada Minggu mengutuk peningkatan kekerasan terhadap pengunjuk rasa di Myanmar dan menyerukan junta militer segera menghentikan penggunaan kekuatan.

Ravina Shamdasani, juru bicara Kantor HAM PBB, mengatakan sedikitnya 18 orang tewas dan lebih dari 30 lainnya terluka dalam gelombang protes anti kudeta.

“Sepanjang hari, di beberapa lokasi di seluruh negeri, polisi dan pasukan militer telah menghadapi demonstrasi damai, menggunakan kekuatan mematikan dan kekuatan yang tidak mematikan,” ungkap dia.