Aktivis minta National Unity Government diundang ke KTT ASEAN

JAKARTA

Aktivis asal Myanmar Khin Sandar menilai negara-negara ASEAN perlu mengundang National Unity Government pada Konferensi Tingkat Tinggi (KTT) bulan ini.

National Unity Government dibentuk oleh para penentang kudeta militer 1 Februari lalu, termasuk anggota parlemen yang digulingkan hingga etnis minoritas.

Khin mempertanyakan sikap pemimpin negara ASEAN yang hanya mengundang junta militer pada pertemuan yang rencananya digelar di Jakarta pada 24 April mendatang.

“Anda tidak boleh mengabaikan suara rakyat. National Unity Government adalah suara dari rakyat,” kata Khin dalam konferensi pers bersama Milk Tea Alliance, aliansi aktivis pro demokrasi di negara-negara Asia, Senin.

Menurut Khin, negara-negara ASEAN masih memiliki waktu mempertimbangkan mengundang National Unity Government.

Sementara itu, aktivis asal Hong Kong, Johnson Yeung berpendapat, undangan terhadap junta menunjukkan sinyal pengakuan terhadap militer yang melakukan kudeta di Myanmar.

ASEAN, kata Johnson, memiliki tanggung jawab untuk menyikapi kesalahan serta tindakan aktor utama yang menyalahi aturan.

“Jadi tidak ada prinsip non-intervention yang harus diterapkan dalam konteks ini,” kata Johnson dalam konferensi pers yang sama.

Adapun militer Myanmar melakukan kudeta dengan dalih pemilu yang mengantarkan Aung San Suu Kyi terpilih dengan suara terbanyak penuh kecurangan.

Menanggapi kudeta tersebut, kelompok sipil di seluruh negeri meluncurkan kampanye pembangkangan dengan demonstrasi massa dan aksi duduk di jalan.

Berdasarkan laporan Asosiasi Pendamping untuk Tahanan Politik (AAPP) pada Minggu tengah malam, 737 orang tewas dalam demonstrasi menentang kudeta militer dan 3.229 orang ditahan.

KTT ASEAN merupakan usulan Presiden Indonesia Joko Widodo menyikapi banyaknya warga sipil yang tewas akibat kekerasan di Myanmar.

Kementerian Luar Negeri Thailand mengonfirmasi KTT ASEAN bakal digelar di Jakarta pada 24 April 2021, pemimpin pasukan junta Jenderal Senior Min Aung Hlaing disebut akan hadir.

Namun, hingga Senin, Kementerian Luar Negeri Indonesia mengaku masih menunggu konfirmasi dari Brunei Darussalam selaku ketua ASEAN terkait pertemuan ini.