Partai oposisi Thailand unggul dalam pemilu

Pizaro Gozali

JAKARTA

Partai oposisi junta militer Thailand, Pheu Thai dinyatakan unggul dalam suara untuk parlemen dalam pemilihan umum, lansir Straits Times pada Rabu.

Berdasarkan hasil penghitungan sementara Komisi Pemilihan Thailand, partai yang berafiliasi dengan mantan Perdana Menteri Thaksin Shinawatra itu memperoleh 137 kursi di Dewan Perwakilan Rakyat, disusul dengan partai pro junta Palang Pracharat yang mendapat 97 kursi.

Namun demikian, total 94 persen suara menunjukkan Palang Pracharath telah meraih 7,7 juta suara, dan Pheu Thai 7,2 juta.

Sedangkan pada tempat ketiga adalah Future Forward Party, dengan 5,3 juta suara.

Dalam sistem pemilu di Thailand, partai yang berhak merebut 350 kursi DPR adalah mereka yang memenangkan suara mayoritas di 350 daerah pemilihan.

Sementara 150 sisanya ditentukan melalui sistem "party list" yang ditentukan dengan perhitungan representasi proporsional.

Komisi Pemilihan Thailand memperkirakan baru akan mengumumkan partai pemenang 150 kursi itu pada 9 Mei mendatang.

Pheu Thai mengatakan telah membuka negosiasi untuk membentuk koalisi pemerintahan.

Kandidat perdana menteri Pheu Thai Sudarat Keyuraphan mengatakan pembentukan pemerintah ini harus menjawab keinginan rakyat dan menggerakkan negara ke arah yang lebih demokratis.

Tuduhan kecurangan

Meski unggul dalam suara di DPR, Sudarat mengaku telah terjadi kecurangan dalam pemilu sehingga membuat partainya belum aman.

"Kami telah menyampaikan kekhawatiran kami soal jual beli suara, penyalahgunaan wewenang, dan kecurangan,” ujar dia dalam konferensi pers.

“Kami akan melawan lewat jalur hukum," terang dia.

Pemilu di Thailand telah ditunda empat kali sejak 2014, ketika militer menggulingkan pemerintah sipil.

Keputusan untuk mengadakan pemilihan umum - diumumkan pada 23 Januari oleh Komisi Pemilihan Umum Thailand - muncul setelah raja mengeluarkan dekrit pemilu.

Warga Thailand mengikuti pemilu terakhir kali pada 2014, ketika mantan Perdana Menteri Yingluck Shinawatra membubarkan parlemen pada 9 Desember 2013, menyusul demonstrasi antipemerintah besar-besaran.

Shinawatra sempat terpilih kembali, tetapi kemudian digulingkan oleh militer Thailand pada 2014.

Panglima militer Thailand yang berkuasa, Apirat Kongsompong, kemudian menyatakan dukungannya untuk Prayut.