Nicky Aulia Widadio
12 Juni 2019•Update: 13 Juni 2019
Nicky Aulia Widadio
JAKARTA
Kepolisian Republik Indonesia (Polri) masih memiliki kendala dalam mengungkap penyebab tewasnya sembilan orang dalam kerusuhan 21-22 Mei di sejumlah titik di Jakarta.
Kepala Bagian Penerangan Umum Polri Kombes Pol Asep Adi Saputra mengatakan Tim investigasi bentukan Kapolri Jenderal Tiro Karnavian belum mengetahui seluruh lokasi tewasnya para korban untuk mengusutnya lebih lanjut.
“Tidak secara keseluruhan kita mengetahui dimana tempat kejadian perkara, hal yang menyebabkan meninggal dunia tersebut,” ujar Asep, di Jakarta, Rabu.
Menurut dia, para korban tewas yang diduga dari massa perusuh itu langsung diantarkan ke rumah sakit setelah kejadian.
Asep mengatakan lokasi tempat korban tewas penting diketahui untuk mengusut detail peristiwa tersebut.
Menurut Asep, korban tewas diduga akibat peluru tajam. Polisi perlu menggelar olah tempat kejadian perkara (TKP) untuk mengetahui siapa pelakunya.
“Kita harus tahu bagaimana arah tembak, jarak tembak, dan sebagainya. Jadi olah TKP itu penting,” ujar Asep.
Dia mengatakan Tim Investigasi Gabungan yang dibentuk oleh Kapolri Jenderal Tito Karnavian masih berupaya mengusut detail peristiwa tersebut.
Amnesty International Indonesia mengkritik sikap Polri yang luput menjelaskan penyebab kematian sembilan korban kepada publik melalui konferensi pers, Selasa lalu.
Direktur Eksekutif Amnesty International Indonesia Usman Hamid mengatakan narasi yang berkembang melalui konferensi pers itu lebih mengarah pada wacana “perusuh vs polisi”, bukan mengungkap sebab kematian korban dan siapa yang harus bertanggungjawab.
Dia juga mengkritik pernyataan Polri bahwa seluruh korban tewas berasal dari massa perusuh.
“Seharusnya polisi mengungkapkan bukti-bukti yang memadai tentang penyebab kematian mereka terlebih dahulu lalu mengumumkan siapa-siapa yang patut diduga sebagai pelaku penembakan terhadap mereka,” ujar Usman.
Hal itu, sambung Usman, dianggap menyakiti keluarga korban yang berharap pelaku pembunuhan bisa diadili.
“Harus ada akuntabilitas atas sembilan kematian tersebut,” kata dia.
Hal lain yang juga luput dari penjelasan polisi ialah akuntabilitas dari penggunaan kekuatan berlebihan oleh sejumlah aparat kepolisian dalam aksi tersebut, termasuk yang terjadi di Kampung Bali, Jakarta Pusat.
Usman mendesak agar anggota Brimob yang memukuli dan menganiaya harus diproses hukum secara adil.
“Komandan Brimob juga perlu dimintai pertanggungjawaban terkait tindakan brutal yang dilakukan oleh anak buahnya,” tutur Usman.
