Nicky Aulia Widadio
12 Juni 2019•Update: 13 Juni 2019
Nicky Aulia Widadio
JAKARTA
Kepolisian Republik Indonesia (Polri) dan TNI mengerahkan sekitar 32 ribu personel gabungan untuk mengamankan sidang perselisihan hasil pemilihan umum (PHPU) di Mahkamah Konstitusi (MK).
Kepala Bagian Penerangan Umum Polri Kombes Asep Adi Saputra mengatakan pengamanan dilakukan hingga putusan akhir MK pada 28 Juni.
"Masih 32 ribu (personel), ini merupakan gabungan dari Polri dan teman-teman TNI termasuk juga aparat terkait seperti Dinas Kesehatan, Pemda gitu," kata Asep di Jakarta, Rabu.
Menurut Asep, polisi tidak berencana menutup jalan protokol seperti 22 Mei 2019 lalu dalam rangka pengamanan.
"Tapi nanti lihat situasi yang berkembang, sehingga nanti tanggal 14-28 Juni masyarakat tenang saja beraktivitas, karena jalan-jalan protokol tidak akan terganggu seperti kemarin," ujar dia.
Polri juga mengimbau agar massa dari luar daerah tidak datang ke Jakarta untuk menggelar aksi menjelang sidang perdana MK.
"Kita juga menyampaikan kepada warga masyarakat, sebagai sebuah pembelajaran kita kejadian pada tanggal 21-22 Mei tidak perlu lagi terjadi. Jadi sudah ada upaya pencegahan agar tidak datang ke Jakarta," kata Asep.
Pada 21-22 Mei lalu, aksi unjuk rasa penolakan hasil Pemilu 2019 di depan Gedung Bawaslu berujung ricuh.
Kerusuhan terjadi di sejumlah titik dan menyebabkan sembilan orang tewas serta ratusan orang luka-luka.
Prabowo-Sandi kemudian menempuh jalur konstitusi dan mengajukan gugatan ke MK pada 24 Mei lalu setelah KPU mengumumkan hasil perolehan suara.
MK telah meregistrasi perkara tersebut pada Selasa dan akan menggelar sidang perdana pada Jumat, 16 Juni.
Berdasarkan rekapitulasi suara KPU, pasangan calon Jokowi-Amin memenangi pilpres dengan 55,5 persen suara sedangkan Prabowo-Sandi memeroleh 44,5 persen suara.
Sedangkan kubu Prabowo-Sandi mengklaim memenangi Pilpres 2019 dengan perolehan 52 persen suara, sementara kubu Jokowi-Amin memeroleh 48 persen suara. Klaim itu mereka sampaikan dalam berkas gugatan ke MK.
