Pemerintah meminta masyarakat tidak golput

Erric Permana

JAKARTA

Menteri Dalam Negeri (Mendagri)Tjahjo Kumolo meminta masyarakat untuk menggunakan hak pilihnya, dan tidak Golput pada Pemilu Serentak yang akan digelar pada 17 April 2019 mendatang.

Tjahjo mengaku mendorong dan menggerakkan aparat di daerah hingga desa untuk mengadakan gerakan suksesnya Pemilu 2019.

“kami optimistis target KPU dan pemerintah bisa terwujud,” kata Tjahjo usai menghadiri sumpah Wakil Ketua Mahkamah Konstitusi (MK) masa jabatan 2019-2021 di Gedung Mahkamah Konstitusi, Jakarta pada Selasa.

Mendagri menyebut tingkat partisipasi pemilih dapat menentukan kualitas demokrasi ke depan.

Dia optimistis angka Golput tahun ini dapat ditekan.

“Tingkat partisipasi politik masyarakat akan memengaruhi kualitas proses demokrasi kita,” ungkap Tjahjo.

Mendagri Tjahjo Kumolo juga meminta masyarakat untuk proaktif. Salah satunya mendatangi dinas pendudukan dan pencatatan sipil untuk melaporkan status kependudukannya melalui kepemilikan Kartu Tanda Penduduk Elektronik (KTP el)

“Masyarakat yang mempunyai KTP ganda, saya mohon yang bersangkutan untuk segera melapor,” jelas Tjahjo.

Tjahjo pun kembali menegaskan pemilih yang tidak terdaftar dalam Daftar Pemilih Tetap (DPT) masih bisa menggunakan hak suaranya di Pemilu Serentak 2019.

Dengan syarat, pemilih harus membawa kartu tanda penduduk elektronik (KTP-el) saat pencoblosan.

“Keputusan DPR RI, Pemerintah, KPU dan Bawaslu sepakat bahwa yang belum terdata di DPT tapi sudah mempunyai KTP-el, dia berhak untuk menggunakan hak pilih, secara konstitusional hak pilih terjamin,” tegas Tjahjo.

Pihaknya jelas dia, hingga kini terus melakukan upaya untuk jemput bola dan melakukan pelayanan KTP- el bagi masyarakat.

Bahkan di beberapa tempat, pelayanan perekaman KTP-el tetep dibuka meski hari llibur..

“Progres KTP-el sudah 98 persen, yang 2 persen tadi kemungkinan sudah mempunyai surat keterangan tapi belum punya KTP-el,” pungkas Tjahjo.