Pizaro Gozali
JAKARTA
Aliansi Kemanusiaan Indonesia untuk Myanmar (AKIM) menilai repatriasi pengungsi Rohingya dari Bangladesh masih mengalami jalan buntu.
Buntunya repatriasi ini karena belum ada kesepakatan antara Bangladesh dan Myanmar.
“Repatriasi itu mudah dikatakan, tapi susah diimplementasikan,” ujar Ketua AKIM Muhammad Ali Yusuf kepada Anadolu Agency di Jakarta, Rabu.
Menurut Ali, Bangladesh kini menghadapi kendala hal biaya untuk melakukan repatriasi, sebab merepatriasi puluhan ribu pengungsi membutuhkan modal yang besar.
“Bangladesh menerima pengungsi saja sudah kerepotan,” kata Ali.
Lambannnya proses repatriasi ini juga diperparah dengan ketidakjelasan sikap pemerintah Myanmar.
Ali mengatakan pada tahap pertama repatriasi, Bangladesh minta untuk dapat mengembalikan puluhan ribu pengungsi. Sedangkan, Myanmar hanya mau menerima ribuan pengungsi.
“Ini menjadi persoalan,” jelas Ali.
Ali juga menuturkan penolakan terhadap kembalinya pengungsi juga masih terjadi di masyarakat Myanmar. Banyak warga Myanmar tidak mau menerima etnis Rohingya.
"Jadi ini ada tekanan publik," kata Ali.
Pengamat Hubungan Internasional Shofwan Al Banna mengatakan penolakan masyarakat Myanmar tidak lepas dari mobilisasi pemerintah Myanmar.
Shofwan mengatakan "penolakan" itu hanya taktik Myanmar sebagai alasan agar pengungsi Rohingya tidak kembali.
“Itu adalah bagian dari cara Myanmar menyelamatkan muka,” ujar Ketua Program Studi Hubungan Internasional Universitas Indonesia ini ketnispada Anadolu Agency.
Karena itu untuk solusi jangka pendek, Shofwan mengharapkan Myanmar mau menghentikan kekerasan terhadap etnis Rohingya yang masih terus terjadi.
Menurut Shofwan, repatriasi tidak logis dilakukan jika kekerasan masih terus terjadi.
“Kalau Myanmar menolak repatriasi, setidaknya mereka buka akses bagi masyarakat internasional, agar dapat melihat langsung kondisi lapangan dan memperoleh informasi yang independen,” jelas Shofwan.
Selain itu, Shofwan meminta Myanmar untuk melakukan rekonsiliasi dengan menghilangkan akar persoalan terhadap etnis Rohingya.
Akar permasalahan tersebut berupa kebijakan politis Myanmar sejak tahun 1982 yang menganggap orang-orang Rohingya bukan bagian dari warga negara mereka. Padahal, masyarakat Rohingya telah menempati wilayah Myanmar sejak lama.
“Ada semacam teori konspirasi bahwa orang-orang Rohingya datang dari luar. Pemerintah juga memprovokasi masyarakatnya melalui pemuka agama,” kata Shofwan.
--Indonesia harus berani ingatkan Myanmar
Karena itu, kata Shofwan, seharusnya ASEAN dan PBB mau turun tangan menyelesaikan krisis Rohingya.
Namun, sebut Shofwan lagi, hal itu sulit dilakukan karena Myanmar memiliki kedekatan dengan Tiongkok.
“Tidak ada orang yang mau ribut dengan Tiongkok hari ini,” jelas doktor Hubungan Inernasional dari Ritsumeikan University, Jepang ini.
Di sinilah, kata Shofwan, Indonesia diharapkan tampil mengatasi persoalan. Sebab Indonesia bisa berbicara dengan Myanmar sebagai sesama anggota ASEAN.
“Indonesia sudah sopan santun, lemah lembut, namun yang dilakukan Myanmar memanfaatkan kelemahlembutan Indonesia untuk menjalankan kebijakan persekusinya yang masih berlanjut,” jelas Shofwan.
Menurut Shofwan, Indonesia harus berani bersikap untuk menghentikan kekerasan di Myanmar. Apalagi Indonesia memiliki kedekatan dengan Myanmar.
“Kalau menjadi teman tapi dengan itu justru menimbulkan dampak negatif bagi kemanusiaan, untuk apa?” kata Shofwan. “Teman yang baik seharusnya mengingatkan."
Selama dua tahun ke depan, Myanmar berencana menerima kembali 750.000 Muslim Rohingya yang mengungsi ke Bangladesh.
Sesampainya di Myanmar, Muslim Rohingya akan ditempatkan di kamp-kamp sementara di bawah pengawasan pemerintah Myanmar, untuk kemudian dibawa menetap di suatu wilayah yang belum ditentukan.
