Presiden siapkan perundingan 8 batas maritim RI-Malaysia

Erric Permana

JAKARTA

Pemerintah melalui Kantor Utusan Khusus Presiden (UKP) bidang Penetapan Batas Maritim Republik Indonesia-Malaysia tengah mempersiapkan perundingan kedelapan batas maritim kedua negara, khususnya di Selat Sulawesi.

“Kemungkinan pasca-pemilu Malaysia di bulan Mei perundingan dengan Utusan Khusus Malaysia akan dilakukan,” kata Eddy Pratomo, Utusan Khusus Presiden Bidang Penetapan Batas Maritim RI-Malaysia, di kantornya di Jalan Teuku Umar Jakarta, Selasa.

Pihaknya, kata dia, sedang memformulasikan hasil bahasan tim teknis kedua negara yang dilaksanakan di Bandung awal Maret lalu, yang kemudian dilanjutkan dengan diskusi dengan tim pakar yang digelar pertengahan bulan Maret di Jakarta

Eddy juga menawarkan dilaksanakannya informal meeting dengan Malaysia sebagai upaya lebih memperdalam persiapan perundingan formal dalam pembahasan yang akan dilakukan utusan khusus kedua negara.

“Informal meeting ini bisa dilaksanakan di Indonesia ataupun di Malaysia,” jelas Eddy yang menyebut segmen baru perundingan batas maritim dengan Malaysia akan segera dimulai.

“Perundingan kedelapan diharapkan dapat menuntaskan batas teritorial di segmen Laut Sulawesi. Selanjutnya, kita akan membuka babak baru perundingan dengan membahas area batas maritim di sekitar Laut Natuna,” kata dia.

Untuk itu, menurut Eddy, dalam waktu dekat pihaknya akan mengirimkan tim teknis antar kementerian untuk meninjau langsung batas maritim RI-Malaysia di Tanjung Datu, Kabupaten Sambas, Kalimantan Barat.

Peninjauan ini, lanjut dia dimaksudkan untuk melihat secara langsung situasi dan konfigurasi pantai di sekitar lokasi yang akan dibahas, yakni di sekitar Natuna.

“Kita juga akan menyerap masukan dari Pemerintah Provinsi (Pemprov) Kalimantan Barat, Pemkab Sambas, Universitas Tanjung Pura, dan pihak-pihak terkait lainnya yang terkait dengan kepentingan perundingan batas maritim RI-Malaysia di wilayah Laut Kalimantan Barat tersebut,” pungkas Eddy.