Pizaro Gozali Idrus
15 Desember 2021•Update: 17 Desember 2021
JAKARTA
Menteri Luar Negeri AS Antony Blinken mengatakan negaranya dan Malaysia membahas langkah-langkah untuk menekan junta Myanmar agar kembali ke jalur demokrasi.
Dalam konferensi pers bersama Menlu Malaysia Saifuddin Abdullah, Blinken menegaskan bahwa krisis di Myanmar terus memburuk 10 bulan sejak kudeta militer.
"Itu fakta," ucap Blinken di Kuala Lumpur.
Blinken mengatakan ASEAN telah meneken Konsensus Lima Poin, yang disetujui dan ditandatangani oleh junta dan menegaskan rencana itu perlu dilaksanakan.
“Dan kami mencari untuk melihat apakah junta memenuhi komitmen yang dibuat pada Konsensus Lima Poin,” tambah Blinken.
Blinken juga ditanya secara khusus tentang kemungkinan sanksi terhadap sektor minyak dan gas yang dikelola junta Myanmar.
Namun Blinken tidak menyebutkan potensi sanksi dalam pernyataannya.
“Kami juga terus melihat secara aktif menentukan tindakan apa yang diambil di Myanmar dan apakah itu merupakan genosida dan itu adalah sesuatu yang kami lihat dengan sangat aktif saat ini,” kata Blinken.
Sementara itu, Saifuddin mengatakan bahwa Retret Menteri Luar Negeri ASEAN yang akan diadakan bulan depan akan sangat penting, karena para menteri harus mengevaluasi kemajuan yang sudah dilakukan junta Myanmar.
“Kami memiliki Konsensus Lima Poin, tetapi kami tidak mengidentifikasi kapan hal-hal tertentu perlu dicapai dan bagaimana caranya,” kata dia.
