Presiden minta BNPT Deradikalisasi 18 WNI ex Daesh

Erric Permana

JAKARTA

Presiden Joko Widodo meminta Badan Nasional Penanggulangan Terorisme (BNPT) menangani 18 WNI ex Daesh yang telah kembali dari Indonesia dari Suriah. Ini disampaikan Sekretaris Kabinet Pramono Anung di Kompleks Istana Kepresidenan Jakarta .

Berdasarkan informasi intelijen yang diterima oleh Presiden Joko Widodo, 18 WNI tersebut pernah menjadi bagian dari kelompok teroris Daesh di Suriah. Itu Sebab, BNPT diminta untuk melakukan deradikalisasi terhadap 18 WNI yang terdiri dari perempuan dan anak-anak tersebut.

“Apakah kemudian kembalinya itu membawa ideologi itu atau tidak ? maka BNPT harus melakukan pembinaan terhadap yang bersangkutan,” ujar Pramono Anung.

Menurut dia, Presiden juga sudah mengetahui rencana kepulangan 18 WNI tersebut sejak melakukan kunjungan kerja ke Turki pada Juli lalu. Presiden, kata dia juga sempat membicarakan pemasalahan tersebut dengan Kepala BNPT Suhardi Alius.

“Pemerintah dalam hal ini presiden sudah mengetahui hal itu dan pemerintah menyerahkan kepada BNPT,” tambahnya.

Sementara itu Wakapolri Komisaris Jenderal Polisi Syafruddin mengatakan setelah ditangani oleh BNPT, para WNI tersebut nantinya akan ditangani oleh Densus 88 Antiteror Mabes Polri untuk penyelidikan.

“BNPT sudah menangani konseling dan sekarang diambil alih Densus untuk investigasi,” Kata Syafruddin di Kompleks Istana Kepresidenan.

Menurut Syafruddin ke 18 WNI tersebut patut diduga terlibat dengan kelompok Daesh lantaran berada di Suriah saat pertempuran terjadi.

“Sedang dipilah-pilah, apakah masyarakat biasa atau unsur-unsur bagian dari operasi terorisme,” pungkasnya.

Beberapa waktu lalu, 18 WNI ex Daesh mendarat di Indonesia. Sebagian besar mereka merupakan perempuan dan juga anak-anak. Mereka sebelumnya sempat lari dari Daesh karena merasa tertipu dengan janji manis kelompok terror tersebut di Suriah.