Pengamat: Konflik bersenjata Papua persoalan hukum, bukan separatisme

Hayati Nupus

JAKARTA 

Pengamat politik mengimbau agar pemerintah tidak mendorong konflik kelompok bersenjata di Papua sebagai gerakan separatisme.

Pengamat politik Lembaga Ilmu Pengetahuan Indonesia (LIPI) Hermawan Sulistyo mengatakan jika pemerintah menyebut itu sebagai gerakan separatisme, maka yang menangani adalah militer dan dunia internasional menyimpulkan bahwa ini persoalan penentuan nasib bangsa, bukan kriminal.

“Kalau kasusnya penentuan nasib sebuah bangsa, maka akan dengan mudah didorong ke Komisi Dekolonisasi PBB,” ujar Hermawan, Selasa, di Jakarta.

Hermawan mengatakan berbagai informasi yang beredar mengesankan jika aksi kelompok bersenjata itu sebagai perjuangan pembebasan Papua dari jajahan Indonesia.

Sedang yang terjadi, lanjut Hermawan, pelaku aksi itu merupakan kelompok kriminal yang membunuh pekerja Istaka Karya.

“Saya ingatkan, perang informasi manipulasi data terjadi di mana-mana,” ujar Hermawan.

Indonesia perlu belajar dari kasus Timor Timur yang menggunakan kata separatisme dan penanganan dilakukan oleh militer, lanjut Hermawan.

Alih-alih membuat situasi menjadi kondusif, tambah Hermawan, penyebutan separatisme dan penanganan militer itu justru membuat Timor Timur lepas dari Indonesia.

Menurut Hermawan, kasus ini lebih tepat jika dipetakan sebagai persoalan hukum, dengan adanya kriminal yang membunuh orang, bukan penentuan nasib bangsa.

Minggu 2 Desember 2018 lalu, kelompok bersenjata di Papua menyerang puluhan pekerja pembangunan jalan Trans Papua di Kabupaten Nduga, Papua.

Penyerangan itu menewaskan 31 orang pekerja dan satu anggota Tentara Nasional Indonesia (TNI).

Sejauh ini, tim gabungan TNI dan Polri telah mengidentifikasi 17 jenazah korban serangan tersebut.