Pizaro Gozali İdrus
08 Desember 2017•Update: 10 Desember 2017
Pizaro Gozali
JAKARTA
Perwakilan Nahdlatul Ulama (NU) yang terdiri dari Ikatakan Pelajar NU (IPNU) dan GP Ansor ditolak masuk menemui Duta Besar AS untuk menyampaikan aspirasi.
Penolakan ini bermula saat massa NU usai berorasi di depan Kedubes AS. Dua puluh orang perwakilan mereka lalu bergerak menuju Kedubes. Namun, polisi mengatakan hanya tiga orang yang diperkenankan masuk.
Tetapi, setelah menunggu, perwakilan NU mendapat informasi dari staf kedubes dan kepolisian bahwa Kedubes AS menolak perwakilan NU.
Ketua Umum IPNU Asep Irfan Mujahid mengaku kecewa dengan sikap Kedubes AS karena NU adalah ormas Islam terbesar di Indonesia.
“Ini jelas melecehkan NU. Kita ingin menyampaikan tuntutan resmi 90 juta warga NU yang memberikan suara sama terhadap kemerdekaan Palestina,” ujar Asep di depan Kedubes AS, Jakarta.
Menurut Asep, tuntutan ini juga amanah ulama dan kiai di PBNU untuk memberikan pernyataan sikap.
Penolakan Kedubes AS, kata Asep, bertolak belakang dengan klaim negeri Paman Sam sebagai negara demokratis dan menyunjung HAM.
“Mereka seharusnya bersikap elegan dan menerima kita dengan baik, bukan menolak,” kata Asep.
Asep mengaku Kedubes AS tidak memberikan alasan di balik penolakannya. Padahal inisiasi menemui Dubes dilakukan karena tidak ada perwakilan Kedubes yang mau mendatangi massa aksi.
“Harusnya jika Dubes tidak mau menerima, ada staff atase lainnya yang mau menemui,” ujar Asep.
Asep mengaku NU akan melakukan evaluasi terkait penolakan ini dan berencana melakukan demonstrasi dengan massa lebih banyak.
“Muktamar ke 33 Jombang sudah mengamanahkan agar NU berjuang memerdekakan bangsa dan negara Palestina,” terang Asep.
