02 Oktober 2017•Update: 03 Oktober 2017
Haydar Hadi
Baghdad
Pemerintah Irak telah meminta Pemerintah Regional Kurdistan (KRG) untuk membatalkan hasil referendum sebelum mengajak berdialog.
"KRG harus membatalkan hasil referendum terlebih dahulu sebelum berdialog dengan Baghdad dan demi kesatuan Irak," kata pernyataan yang dirilis oleh kantor Perdana Menteri Haidar al-Abadi, Senin.
Pernyataan tersebut mendesak KRG untuk "menghentikan provokasi di wilayah kekuasaannya dan mematuhi keputusan yang diambil oleh Pengadilan Federal dan Konstitusi".
Konflik antara Baghdad dan Erbil semakin memuncak sejak referendum kontroversial digelar pada pekan lalu.
Irak dan negara-negara tetangganya mengecam referendum tersebut dan menyebut hasilnya "tidak sah".
Baghdad juga telah memberlakukan larangan penerbangan internasional ke wilayah otonomi KRG.
Menurut data KRG, hampir 93 persen suara mendukung kemerdekaan dari Baghdad.