24 Agustus 2017•Update: 24 Agustus 2017
Ali Jawad
BAGHDAD
Menteri Luar Negeri Irak Ibrahim Jaafari mengatakan bahwa negaranya siap untuk membahas masalah organisasi teroris Partai Pekerja Kurdistan (PKK) dengan berkoordinasi dengan negara-negara yang bersangkutan, di Baghdad, Rabu.
Dalam konferensi pers gabungan dengan Menlu Turki Cavusoglu, Jaafari mengatakan, PKK telah mengeksploitasi situasi keamanan di utara Irak untuk menduduki beberapa wilayah.
“Irak tidak membawa organisasi dari luar, namun situasi keamanan memungkinkan mereka untuk menduduki wilayah kami,” katanya.
Ketika ditanya soal tindakan Irak untuk memberangus PKK, Jaafari menegaskan bahwa Irak tidak akan membiarkan “penghinaan terhadap negara mana pun dari wilayah kami”.
“Kami tidak akan membiarkan Irak berubah menjadi zona konflik,” tegasnya.
Jaafari menambahkan, Baghdad siap untuk melancarkan inisiatif “untuk menangani masalah PKK dengan berkoordinasi dengan negara-negara yang bersangkutan, tanpa melanggar kedaulatan Irak”.
Jaafari meminta pemerintah Turki untuk memainkan peran penting dalam membangun kembali wilayah yang telah dibebaskan dari Daesh.
Bulan lalu, pasukan Irak berhasil mengusir Daesh dari kubu pertahanan terakhirnya di Mosul, kota dengan populasi terbesar kedua di Irak.
Akhir 2015, Pasukan Peshmerga Kurdi merebut kembali Sinjar di utara Irak dari Daesh, yang menguasai wilayah tersebut setahun sebelumnya.
Dalam wawancaranya dengan Reuters, April, Presiden Turki Recep Tayyip Erdogan berkata, ia tidak akan membiarkan Sinjar berubah menjadi basis PKK.
PKK – terdaftar sebagai organisasi teroris oleh Turki, Amerika Serikat, dan Uni Eropa – melanjutkan kampanye bersenjata melawan Turki pada 2015. Sejak saat itu, PKK bertanggung jawab atas tewasnya 1.200 anggota pasukan keamanan dan warga sipil, termasuk wanita dan anak-anak.
