Transformasi ekonomi perlu keterpaduan kebijakan fiskal dan moneter

Iqbal Musyaffa

JAKARTA 

Dalam upaya menuju transformasi ekonomi, perlu ada keterpaduan dan sinergi antara kebijakan fiskal dan moneter.

Menteri Koordinator Perekonomian Darmin Nasution mengatakan dalam sepuluh tahun ke depan Indonesia harus bisa memanfaatkan bonus demografi dengan baik.

“Oleh karena itu, kita menggulirkan kebijakan transformasi ekonomi untuk meningkatkan pertumbuhan ekonomi berdaya saing dan berkelanjutan,” jelas Menteri Darmin di Jakarta, Jumat.

Sementara itu, Menteri Keuangan Sri Mulyani Indrawati mengatakan semua sumber daya sektor perekonomian harus dapat dimanfaatkan secara lebih produktif, inovatif, dan efisien agar dapat digunakan untuk mencapai momentum pertumbuhan dan pemerataan ekonomi.

Dia mengatakan sebagai institusi pengendali kebijakan fiskal dalam menyusun bauran kebijakan (policy mix) selalu mempertimbangkan stabilitas sekaligus momentum pertumbuhan ekonomi.

“Yang tak kalah penting, juga instrumen kebijakan struktural dari sisi investasi dan dunia usaha,” kata Menteri Sri.

Beberapa hal yang menjadi perhatian Menteri Sri adalah level Incremental Capital Output Ratio (ICOR) Indonesia yang masih tinggi di atas 6 persen yang disebabkan oleh masih rendahnya kualitas sumber daya manusia (SDM) walaupun jumlah angkatan kerja di Indonesia besar, tapi sebagian besar masih mempunyai keterampilan yang rendah.

Lebih lanjut, terkait pembangunan infrastruktur Menteri Sri mengatakan pemerintah tidak bisa hanya bergantung kepada Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN) saja.

Saat ini pemerintah telah mengembangkan skema pembiayaan Kerjasama Pemerintah dan Badan Usaha (KPBU).

“Instrumen fiskal sudah sangat banyak untuk menarik perhatian badan usaha swasta, termasuk Viability Gap Fund, Project Development Facility (PDF), dan availability payment,” jelas dia.

Menurut dia, skema tersebut dikembangkan untuk menarik minat badan usaha swasta dalam membiayai infrastruktur sesuai risikonya masing-masing, karena pendanaan infrastruktur membutuhkan komitmen jangka panjang dan kepastian dari sisi kontrak.

Menteri Sri menegaskan Kementerian Keuangan dan Bank Indonesia akan terus mendesain bauran kebijakan makroekonomi Indonesia yang kondusif terhadap pertumbuhan, namun tetap menjaga stabilitas.

Sementara itu, Gubernur Bank Indonesia Perry Warjiyo menyatakan ada tiga kata kunci bagi suksesnya transformasi ekonomi, yakni optimisme, bauran kebijakan (policy mix), dan sinergi.

BI meyakini bahwa ekonomi Indonesia akan terus membaik, meskipun pertumbuhan ekonomi saat ini diprediksi masih di kisaran 5,2 persen, namun akan meningkat pada tahun depan menjadi 5,3 persen dan pada tahun-tahun selanjutnya menjadi 6 persen.

Perry menjelaskan dalam bauran kebijakan makroprudensial BI, ada 5 kebijakan yang bersifat pro-growth yaitu mengendurkan rasio loan to value (LTV), menaikkan rasio financing-funding untuk mendorong pembiayaan, elektronifikasi dan digitalisasi sistem pembayaran, pendalaman pasar keuangan, serta ekonomi keuangan syariah.

“Kami sudah arahkan untuk keseimbangan stabilitas dan pro-growth. Setelah di bulan lalu kami menurunkan Giro Wajib Minimum (GWM), kami juga sudah menurunkan suku bunga 25 bps,” jelas dia.

Perry menekankan masih ada ruang untuk membuat kebijakan moneter akomodatif, baik dengan menambahkan likuiditas maupun penurunan suku bunga.